Dukungan Psikis pada Buruh Migran: Yang Terlupakan - KoranMu
GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Dukungan Psikis pada Buruh Migran: Yang Terlupakan

Meningkatnya kebutuhan dan beban hidup masyarakat tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di pedesaan. Pemenuhan kebutuhan tersebut memaksa masyarakat untuk terus meningkatkan status ekonomi keluarga mereka. Kurangnya lapanga…


Meningkatnya kebutuhan dan beban hidup masyarakat tidak hanya terjadi di perkotaan namun juga di pedesaan. Pemenuhan kebutuhan tersebut memaksa masyarakat untuk terus meningkatkan status ekonomi keluarga mereka. Kurangnya lapangan kerja, kemiskinan, masalah keluarga, rendahnya upah menjadi sebagian besar alasan bagi penduduk Indonesia untuk bekerja di luar negeri.  Tak terkecuali bagi perempuan di pedesaan, menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri menjadi salah satu solusi masalah tersebut. Minimnya lapangan kerja di tanah air yang dapat endukung ekonomi keluarga, dan rendahnya pendidikan dan skill mereka, akhirnya  TKW sebagai asisten rumah tangga menjadi pilihan mereka.
Berdasarkan data Organisasi PBB untuk Buruh, sekitar 700 ribu pekerja Migran Indonesia pergi keluar negeri, seperti: Negara-negara di ASEAN maupun di Timur Tenga. Tujuh puluh delapan persen dari mereka bekerja di ranah domestik (ILO, 2013). Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar RI di Singapura (2017) bahwa hampir semua tenaga kerja perempuan terserap sebagai penata laksana rumah tangga. Meski para TKW menghasilkan devisa berlimpah pada negara, namun tidak dapat dipungkiri terdapat masalah-masalah yang ditemui pada TKW. Masalah tersebut berkaitan dengan perubahan lingkungan  mereka dari tanah air ke tempat baru.
Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masalah yang ditimbulkan ketika di negara tempat TKW  bekerja seperti  Pelanggaran kontrak kerja;Kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk; terbatasnya kebebasan untuk bergerak; pelecehan dan kekerasan; risiko kesehatan dan keselamatan; kurangnya perlindungan sosial; kerja paksa; dan jerat hutang. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan aspek dengan hukum, kesehatan (fisik, mental dan sosial), ekonomi, komunikasi, psikologis, pemberdayaan dan pengorganisasian, rohani, tata kelola pemerintah hingga urusan spiritual.
Berdasarkan hasil studi dan penggalian informasi pada akhir 2017 kepada sejumlah TKW di Singapura oleh tim peneliti dari Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat, Julie Rostina, SKM, MKM, ditemukan 100 persen para buruh migran mengalami gangguan psikologis. Gangguan tersebut beragam dari yang sifatnya ringan hingga berat. Studi yang didukung oleh LPPM UHAMKA, memperlihatkan bahwa mereka, 6 (enam) bulan di awal mereka tinggal di negara tersebut merupakan masa-masa yang sangat sulit. Kesiapan mental dalam beradaptasi di negara yang serta kemampuan komunikasi ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab utama gangguan kejiwaan para TKW. Komunikasi merupakan salah satu modal dasar seseorang bertahan hidup. Sifak hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami; sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya.
Survival buruh migran menjadi modal sangat penting di semester awal mereka bekerja. Bagi TKW yang tergabung dan terlibat aktif di organisasi maupun komunitas setempat, mereka memiliki komunikasi dan perilaku yang baik. Pengurus dan TKW yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun umumnya, bahkan terlihat lebih percaya diri dan berani berpendapat serta dapat melakukan bargaining dan mempertahankan haknya.
Sebaliknya pada sebagian tenaga migran lainnya dengan latar belakang pendidikan yang minim, mereka memiliki  public speaking skill yang rendah berdampak pada peningkatan stress hingga mengakibatkan miskomunikasi dengan majikan.  Lambat laun kesenjangan ini menjadi konflik berkepanjangan antara majikan dan pekerja. Dan jika berkepanjangan tanpa ada solusi, bisa menimbulkan kekerasan. Berdasarkan pandangan kami, TKW yang bermasalah dan ditampung di KBRI memiliki kemampuan komunikasi dan percaya diri kurang dibandingkan yang terlibat di organisasi seperti Himpunan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Singapura (HPLRTIS).
Menurut Julie, yang juga concern di bidang kesehatan reproduksi, selama ini pelayanan kesehatan bagi TKW yang legal memiliki jangkauan terhadap pelayanan kesehatan fisik yang sangat baik. Hal ini disebabkan Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Manpower) Singapura mewajibkan para employer (majikan) memberikan asuransi kesehatan sejak penata laksana rumah tangga ini mulai bekerja. Akses teresbut meliputi kesehatan dasar dan kesehatan lanjut (misal operasi besar).
Akan tetapi pelayanan terhadap aspek psikis migran seperti akses terhadap biro konseling atau pelayanan mental (psikis/kejiwaan) untuk menangani masalah seperi stres, depresi, kesepian dan lainnya hampir dipastikan tidak ada. Pelayanan yang ada masih berkisar pada pengobatan badaniah. Padahal dari data yang kami terima, hampir 100 persen pekerja migran mengalami masalah kejiwaan dari ringan hingga berat, terutama di 6 bulan masa kerja pertama.
Kedepannya, penanganan kesehatan pekerja migran haruslah menyeluruh sesuai tuntunan WHO (Badan Kesehatan Dunia). Bahwa sehat adalah keadaan sejahtera fisik, psikis dan sosial yang tidak semata mata ketiadaan penyakit dan kecacatan.  Jelas sekali secara eksplisit kesehatan jiwa menjadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan social. Kesehatan lahirian, batiniah dan sosial harus menjadi acuan dan tujuan pemerintah serta stakeholders terkait sejak di tanah air maupun di negara tujuan dalam mendukung  program bagi pahlawan devisa ini.
Penulis:  Julie Rostina
Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka

Tidak ada komentar