Kirim Berita Nasional: Klik Disini | Konfirmasi Berita Nasional: Klik Disini

JADWAL SHALAT

Populer

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On Jumat, November 16, 2018



Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II selama 30 hari terhitung sejak Kamis (15/11). Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno DPTHP II di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11) malam.

"Rapat pleno ini menetapkan penambahan waktu paling lama 30 hari untuk melakukan penyempurnaan DPTHP bersama dengan Kemendagri dan jajarannya sampai tingkat kabupaten/kota. Kami tidak melakukan penetapan rekapitulasi paling lama 30 hari dari hari ini sampai kurang lebih 16 Desember 2018," ujar Ketua KPU Arief Budiman.

Arief mengatakan  selain dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyempurnaan data ini juga bakal bakak dilakukan bersama dengan Bawaslu RI, Partai Politik peserta Pemilu 2019, dan Tim Pemenangan kedua pasangan calon presiden-wakil presiden.


"Kami melakukan proses penyempurnaan bersama dengan Dukcapil, Bawaslu RI provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa kelurahan dan bersama dengan parpol-parpol. Akan diajak juga dalam penyempurnaan ini tim kampanye kedua kubu," papar Arief.

Penambahan waktu ini ditetapkan KPU lantaran enam provinsi masih belum selesai melakukan pemutakhiran data pemilih. Sampai saat ini baru 28 provinsi yang telah selesai melakukan penyempurnaan data pemilih.

Arief mengatakan ke-28 provinsi itu untuk melakukan pemutakhiran kembali apabila ternyata masih ditemukan ada pemilih yang belum masuk ke dalam DPT.

Arief juga menyebutkan bahwa sejumlah daerah (tingkat kabupaten/kota) di enam provinsi itu sudah selesai melakukan pemutakhiran data.

"Jadi jangan bayangkan di enam provinsi itu semuanya belum selesai," ujar Arief.

Arief berharap pemutakhiran data ini dapat rampung dalam kurun 30 hari mengingat pada 2 Januari 2019 KPU sudah harus memulai produksi logistik surat suara.

"Karena Januari sudah mulai produksi logistik surat suara. Jadwal kami tanggal 2 Januari (2019) kita sudah akan produksi surat suara," papar Arief

Lebih lanjut, hasil sementara DPTHP II berjumlah 191 juta pemilih dengan rincian 189 juta pemilih dalam negeri dan dua juta pemilih luar negeri.

Temuan Bawaslu Soal Hambatan Sidalih

Ihwal molornya penetapan DPTHP II itu Bawaslu menemukan sejumlah hambatan dalam pemutakhiran data. Salah satunya adalah Sistem Informasi data Pemilih (Sidalih) milik KPU.

Bawaslu menyebut Terdapat sejumlah kendala dalam penggunaannya Sidalih. Salah satunya, proses unggah dan unduh data yang lambat dan sering error. Hambatan itu terjadi saat Sidalih digunakan untuk memastikan pemilih terdaftar satu kali, sesuai Undang-undang.

"Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Ketua Bawaslu, Abhan.

Atas dasar itu ia merekomendasikan KPU untuk mempertimbangkan kembali efektifitas penggunaan Sidalih.

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181116040147-32-346980/kpu-tambah-waktu-penetapan-dpt-perbaikan-pemilu-2019

thumbnail

Posted by On Jumat, November 16, 2018



Cawapres Sandiaga Uno mengklaim tidak memiliki rencana untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Sandiaga mengaku hanya berfokus memenangi Pilpres 2019.

Pernyataan itu disampaikan Sandiaga ketika menjadi pembicara di Jakarta Foreign Correspondence Club yang digelar gedung World Trade Center, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Awalnya Sandiaga ditanya oleh salah satu peserta memakai bahasa Inggris.

Peserta itu bertanya apakah Sandiaga menjadikan Pilpres 2019 sebagai jalan untuk Pilpres 2019. Sandiaga menjawab pertanyaan peserta tersebut juga menggunakan bahasa Inggris.

Setelah acara, Sandiaga diminta memaparkan kembali jawaban tentang Pilpres 2024. Cawapres nomor urut 02 itu lalu bersedia menjelaskan.

"Saya bilang, saya nggak punya rencana sepanjang itu sampai 2024. Saya belajar, dalam demokrasi Indonesia ini kita fokus di pekerjaan yang kita hadapi sekarang, yaitu 17 April 2019, dan saya sampaikan belum tentu saya tuh punya umur sampai 2024," Sandiaga menjelaskan.

Sandiaga lalu menyebutkan sejumlah nama. Menurutnya, nama-nama yang dia sebutkan itu berpotensi untuk ikut kontestasi Pilpres 2024.

"Belum tentu saya ini bisa menjadi pilihan di 2024, masih banyak yang lain. Ada Pak Agus Yudhoyono (Ketua Kosgama Partai Demokrat). Ada Mbak Puan (Menteri PMK), tadi saya juga mention ada Pak Anies Baswedan (Gubernur DKI) atau mungkin Erick Tohir (Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Amin) atau Gamal Albinsaid (jubir BPN Prabowo-Sandiaga)," papar Sandiaga.

"Saya bilang, nih yang dari milenial atau Mbak Sara (politikus Gerindra, Rahayu Saraswati) dan lain lain saya sebutkan beberapa nama," imbuhnya.

Sandiaga lalu berbicara tentang demokrasi di Indonesia yang tidak bisa ditebak. Bahkan, sambung dia, Ma'ruf Amin bisa saja kembali ikut kontestasi pilpres seperti yang terjadi di Malaysia.

"Dan saya sampaikan dan itu juga belum tentu benar anak-anak muda bisa tiba-tiba dapat kesempatan. Bisa juga seperti di Malaysia, di mana Kiai Ma'ruf Amin pada 2024 usianya baru 79 atau 80. Kalau dibandingkan dengan Mahathir Mohamad kan masih muda sekali," terang Sandiaga.

"Jadi itu yang saya sampaikan bahwa politik di Indonesia itu tidak bisa diprediksi seperti itu. Banyak hal yang di luar prediksi," ia menambahkan.

Sandiaga menegaskan keikutsertaannya pada Pilpres 2019 bukan sebagai ancang-ancang untuk Pilpres 2024. Mantan Wagub DKI itu hanya fokus agar bisa meraih kemenangan di Pilpres 2019.

"Dan saya mengajak teman-teman di sini untuk tidak men-judge, berpikir, bahwa manuver-manuver politik ini adalah untuk kepentingan di 2024, nggak. Buat kita fokus di 2019 dan kita ingin Prabowo-Sandiaga dapat memenangkan hati dan pikiran dari rakyat Indonesia untuk menenangkan 2019," tutup Sandiaga.

Sumber: https://news.detik.com/berita/4303974/pilpres-2019-batu-loncatan-untuk-pilpres-2024-ini-kata-sandi

no image

Posted by On Jumat, November 16, 2018

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri heran tak ada yang menggantikan dirinya sebagai pimpinan partai. Padahal, dia menyatakan sudah ingin pensiun dari dunia politik.

"Saya jadi ketum partai yang paling senior. Sudah sekian lama belum diganti-ganti, padahal saya sudah lama berharap diganti, karena umur saya yang sudah plus 17," kata Megawati saat mengisi sekolah kepartaian di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Sebagai politikus perempuan paling senior, Megawati merasa kesepian. Apalagi jumlah keikutsertaan perempuan dalam politik masih rendah. Bahkan, di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di mana dia menjabat sebagai ketua dewan pengarah, Megawati satu-satunya perempuan.

"Mulai saya hitung, perempuannya ada berapa, ya. Biasanya justru saya lalu tahu bahwa saya the only one perempuan yang ada. Jadi, saya makin hari makin kesal pada diri saya sendiri, apa salahnya dengan saya dan perempuan Indonesia? Mengapa mereka ini tidak mau jadi tokoh politik seperti saya," tanya Megawati.

Dia pun tidak menyangka karier politiknya sangat panjang. Bahkan, telah memuncaki posisi politik tertinggi sebagai Presiden Kelima RI. Saat ini pun dia disebut sebagai tokoh nasional.

"Karena kalau saya lihat negara kita yang sekarang berumur 73 tahun itu mengapa tidak semaju seperti negara-negara yang dulunya mungkin masih di belakang Indonesia," ucap Megawati.

Di sisi lain, Megawati juga curhat soal isu komunis yang masih dimunculkan di tahun politik. Dia mengaku masih ada saja orang-orang yang menuduhnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang.

Tuduhan selalu muncul ketika Presiden ke-5 RI itu membicarakan tentang Tiongkok. Bicara sedikit saja langsung dianggap komunis.

"Kalau saya bicara yang namanya Tiongkok, saya selalu dikatakan Bu Mega orang PKI," ujar

Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/3693112/megawati-heran-belum-pensiun-dari-politik-padahal-sudah-minta-diganti

thumbnail

Posted by On Jumat, November 16, 2018



Pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan jargon komunikasi politik kandidat capres/cawapres sangat berpengaruh terhadap tingkat ketertarikan publik.

"Jargo dipengaruhi oleh gaya politisinya, yakni gaya komunikasi politiknya dan bagaimana manajemen komunikasi setelah muncul. Bagaimana isu itu bisa memiliki ketertarikan publik," kata Gun Gun Heryanto dalam diskusi bertema 'Perang Diksi Antar Kandidat' yang digelar Populi Center di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

Gun Gun menilai, narasi soal politisi sontoloyo, politik gunderuwo, tampang Boyolali dan lainnya menunjukan gaya komunikasi yang disampaikan menunjukan gaya komuniasi politik kandidat capres.

Ia menyebut, Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda.

Jokowi dinilai haya komunikasi politik yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Sementara, Prabowo lebih kepada to the point.

"Gaya Pak Jokowi itu equalitirian. Gaya prabowo itu dynamic style. Ini dalam kontek konumikasi ini pasti punya pengaruh kepada pesan yg di konstruksikan," kata Gun Gun.

Lebih lanjut, Gun Gun menyebut, komunikasi Jokowi yang equalitirian terlihat dalam setiap sambutan-sambutan dan perkataannya tidak pernah menggunakan pilihan kata-kata yang tinggi dan susah dimengerti publik.

Jokowi, kata Gun Gun, Jokowi bukan seorang orator yang handal, numun, seorang kominikator yang sangat baik karena mengelola power disekitarnya tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau power berlebihan.

"Equalitirian itu biasanya agak turun ke bawah, merangkul menekankan kepada kesederajaatan. Equalitirian, itu lebih pada membingkai pesan dengan mencoba untuk harmoni," kata Gun Gun

"Kalau ada attacking campain, biasanya sangat emplisit. Contoh seperti genderuwo, dia tidak mununjuk langsung ke siapa. Siapa yang disebut genderuwo itu? Tapi orang membaca meta kominikasinya diduga-duga diarahkan kesiapa. Disiti justru warna warni kominkasinya hidup kerena orang bermain dengan imaji. Imajinasinya dipantik dan diskursus publik jalan," sambung Gum Gun.

Pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan jargon komunikasi politik kandidat capres/cawapres sangat berpengaruh terhadap tingkat ketertarikan publik.

"Jargo dipengaruhi oleh gaya politisinya, yakni gaya komunikasi politiknya dan bagaimana manajemen komunikasi setelah muncul. Bagaimana isu itu bisa memiliki ketertarikan publik," kata Gun Gun Heryanto dalam diskusi bertema 'Perang Diksi Antar Kandidat' yang digelar Populi Center di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

Gun Gun menilai, narasi soal politisi sontoloyo, politik gunderuwo, tampang Boyolali dan lainnya menunjukan gaya komunikasi yang disampaikan menunjukan gaya komuniasi politik kandidat capres.

Ia menyebut, Joko Widodo dan Prabowo Subianto memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda.

Jokowi dinilai haya komunikasi politik yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Sementara, Prabowo lebih kepada to the point.

"Gaya Pak Jokowi itu equalitirian. Gaya prabowo itu dynamic style. Ini dalam kontek konumikasi ini pasti punya pengaruh kepada pesan yg di konstruksikan," kata Gun Gun.

Lebih lanjut, Gun Gun menyebut, komunikasi Jokowi yang equalitirian terlihat dalam setiap sambutan-sambutan dan perkataannya tidak pernah menggunakan pilihan kata-kata yang tinggi dan susah dimengerti publik.

Jokowi, kata Gun Gun, Jokowi bukan seorang orator yang handal, numun, seorang kominikator yang sangat baik karena mengelola power disekitarnya tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau power berlebihan.

"Equalitirian itu biasanya agak turun ke bawah, merangkul menekankan kepada kesederajaatan. Equalitirian, itu lebih pada membingkai pesan dengan mencoba untuk harmoni," kata Gun Gun

"Kalau ada attacking campain, biasanya sangat emplisit. Contoh seperti genderuwo, dia tidak mununjuk langsung ke siapa. Siapa yang disebut genderuwo itu? Tapi orang membaca meta kominikasinya diduga-duga diarahkan kesiapa. Disiti justru warna warni kominkasinya hidup kerena orang bermain dengan imaji. Imajinasinya dipantik dan diskursus publik jalan," sambung Gum Gun.

Sumber: http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/11/15/beda-gaya-komunikasi-politik-equalitirian-ala-jokowi-hingga-dynamic-style-ala-prabowo.

thumbnail

Posted by On Jumat, November 16, 2018



Sandiaga Uno mengaku akan bekerja lebih keras untuk memenangkan suara di Jakarta dalam Pilpres 2019.

Hal tersebut dikatakan Sandiaga menyikapi pernyataan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin yang menyebut akan memenangkan suara di DKI Jakarta dengan dukungan 6 penjuru Nahdlatul Ulama.

"Pak Kyai Ma'ruf tentunya orang Jakarta juga sama seperti saya. Kita kerja keras. Kan keputusan ada di warga Jakarta," kata Sandiaga di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Sebagai mantan Wakil Gubernur DKI, dia mengetahui bagaimana dinamisnya warga Jakarta dalam menyambut pesta demokrasi seperti Pilpres 2019.

Maka dari itu, dia menawarkan kepada warga Jakarta apakah selama empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi mereka merasakan dampak perubahan ke arah lebih baik atau tidak.

Jika tidak, Sandiaga bersama Prabowo Subianto menawarkan perubahan perbaikan di sektor ekonomi.

"Saya tahu warga Jakarta sangat dinamis melihat apakah ekonomi empat tahun ini membaik bagi warga Jakarta. Apa sudah ada keadilan, kemakmuran bagi warga Jakarta, apa sudah kesejahteraan rata? Kalau sudah ya nggak ada masalah. Tapi kalau pengen ada perubahan perbaikan ekonomi di wowo sandi ya akan kita hadirkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengklaim mendapat dukungan dari warga NU di enam penjuru Ibu Kota.


Hal itu dia katakan usai menerima deklarasi dukungan dari keluarga besar pengurus Cabang NU Kepulauan Seribu di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/11/2018).

"Ini sudah berjalan semua, dengan demikian maka sudah 6 wilayah kota di Jakarta para ulama dan warga NU mendukung kita," kata Ma'ruf.

Sumber: http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2018/11/15/respons-sandiaga-sikapi-klaim-maruf-amin-yang-mendapat-dukungan-dari-warga-nu-di-jakarta.

thumbnail

Posted by On Jumat, November 16, 2018



Juru Bicara Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah berjanji bakal bersafari dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Ia menuding Muzani memberi informasi yang tak utuh dan tendensius.

"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Putu melalui keterangan tertulisnya, Rabu 14 November 2018.

Ia menceritakan dalam pertemuan AHY dan Sandiaga Uno di Kediaman Mega Kuningan Timur, pada tanggal 12 September 2018, Sandiaga berjanji banyak hal di hadapan SBY dan Prabowo Subianto.

"Setelah berjanji banyak hal, Sandiaga Uno meminta kesediaan Mas AHY untuk ikut bersafari dengan Sandiaga Uno. Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," kata Putu.

Ia menegaskan keseriusan AHY untuk membantu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibuktikan dengan kesediaan AHY sebagai Anggota Dewan Pembina Tim Pemenangan. Pertanyaan terbesarnya, seberapa serius Sandiaga Uno berjuang untuk menang.

"Ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa. Mas AHY sebagai Komandan Kogasma terbiasa berpikir dan bertindak sistematis. Sebelum eksekusi lapangan, selalu ada perencanaan dan persiapan yang matang. Beliau meyakini, persiapan yang baik adalah 50 persen kemenangan," kata Putu.

Ia melanjutkan saat ini AHY juga tengah sibuk turun ke lapangan mengonsolidasikan suara Partai Demokrat. Dalam berbagai survei, alasan rakyat memilih partai politik karena faktor figur nasionalnya menjadi justifikasi yang cukup kuat.

"Mengapa saat ini Mas AHY rajin turun ke lapangan bersama Kader Partai Demokrat. Jadi prioritas pertama ada pada partai, baru kemudian capres-cawapres. Hal ini dilakukan bukan hanya oleh Partai Demokrat, tetapi juga oleh partai-partai lainnya. Inilah pertama kalinya Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan, sehingga bagi partai yang tidak memiliki capres cawapres harus bekerja keras karena tidak memiliki pengaruh langsung dan efek elektoral," kata Putu.

Sumber: https://www.viva.co.id/berita/politik/1094331-demokrat-hingga-hari-ini-sandi-tak-pernah-ajak-ahy-kampanye

thumbnail

Posted by On Kamis, November 15, 2018


JAKARTA - Principal Recipient Tuberkulosis (PR TB) 'Aisyiyah mendorong pemerintah dan badan amil zakat untuk membantu pasien TB dalam pemberdayaan ekonomi bagi pasien TB agar bisa memiliki usaha untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Hal ini menjadi fokus pada diskusi terkait  filantropi pada Selasa (13/11/2018) di Hotel Lumire kemarin.

AS PR TB 'Aisyiyah Dr. Rohimi Zamzam, S.Psi, S.H., M.Pd.Psikolog mengungkapkan, pasien Tuberkulosis (TBC) memiliki proses pengobatan sangat panjang hingga berbulan-bulan untuk TBC kategori TBC biasa saja butuh waktu hingga enam bulan pengobatan,  sedangkan untuk pengobatan TB MDR  pengobatanya butuh waktu hingga dua tahun.

Diakui Rohimi Zamzam selama proses itu diharapkan tidak DO atau terputus pengobatan, karena kalau terputus pengobatan bisa mengulang proses pengobatan dan bisa mengakibatkan penyakit TBC makin parah.

"Dalam proses pengobatan yang panjang itu secara psikis hal yamg dialami pasien tidak sekedar merasa jenuh,  merasa sangat berat, dan ada rasa lelah dengan kondisinya. Selain itu aspek lain adalah faktor kemampuan ekonomi,  dorongan keluarga atau kebutuhan mencari nafkah untuk keluarga,  karena pasien TB selain berobat pasien juga bagi yang bekerja  mencari nafkah untuk kehidupanya" jelas Ibu Rohimi Zamzam, di Kantor PR TB 'Aisyiyah  (15/11/2018).

"Jika pasien dari kalangan orang mampu tentu permasalahan ekonomi tidak begitu menghambat proses pengobatan namun persoalannya dari kalangan pasien yang ekonominya sulit untuk kebutuhan sehari hari saja harus bekerja,  di sinilah akan mengganggu proses pengobatanya" ungkapnya

Di sinilah  butuh sinergi peran baik oleh Pemerintah dan lembaga filantropi seperti Baznas,  Lazismu,  Lazisnu dan lembaga zakat lainya untuk membangun ekonomi pasien dan mantan pasien TBC agar mampu menghidupi keluarganya sehingga proses pengobatanya tidak terganggu. 

Rohimi Zamzam mengungkapkan penderita TBC di Indonesia kini di posisi ke 2 tertinggi, ini menjadi perhatian serius selain proses pengoba tan yang butuh waktu lama kuman Tuberkulosis juga menular sehingga butuh perhatian serius kita semua,  pungkasnya.

thumbnail

Posted by On Kamis, November 15, 2018



Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keputusan Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah tindakan rasional. Sebab, hal itu bertujuan agar Demokrat lolos ambang batas 4 persen dalam Pemilu 2019.

"Partai memang realistis karena harus lolos ambang batas 4 persen. Kalau enggak lolos ya enggak dapat kursi di DPR. Itu pilihan rasional," kata Titi usai ditemui dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Menurut dia, ambang batas diterapkan di Pemilu 2019 memaksa partai Demokrat membebaskan kadernya. Namun, situasi akan berbeda jika Demokrat mengusung calonnya sendiri.

Titi menjabarkan, pragmatisme yang dihadapi Demokrat juga disebabkan efek ekor jas yang tidak dapatkan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini. Sejatinya, efek itu diperoleh oleh setiap partai yang tergabung dalam koalisi.

"Langkah Demokrat ya masuk akal karena efek ekor jas hanya ke partai PDI-P dan Gerindra saja," ujar dia kemudian.

Jadi, seperti diungkapkan Titi, aturan ambang batas menciptakan pragmatisme partai. Sehingga, kader di internal partai terpecah menjadi dua kubu dalam memilih capres cawapres yang bisa menguntungkan partainya.

Maka dari itu, Titi mengoreksi agar Pilpres ke depan harus mempertegas efek ekor jas agar partai tidak kehilangan eksistensinya.

"Sekarang kan partai gamang, akhirnya pragmatis dan cenderung melakukan politik Bunglon, kanan kiri oke," ucap dia.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/14/21183051/bebaskan-kadernya-memilih-dalam-pilpres-demokrat-dinilai-rasional.

thumbnail

Posted by On Kamis, November 15, 2018



Calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno mengajak masyarakat Indonesia melakukan politik 'Teletubbies' saat Pilpres 2019 dan Pileg 2019 ini.

Politik 'Teletubbies' yang dimaksud kata Sandi ialah politik yang damai, layaknya sosok Teletubbies yang sering berpelukan.

Hal itu dikatakannya seusai bertemu mahasiswa di Kabupaten Purwakarta, Rabu (14/11/2018).

"Masyarakat itu rindu politik yang sejuk dan santun. Makanya kami dorong politik berpelukan, politik Teletubbies," kata Sandiaga.

Ia menyebut bahwa di koalisinya yang dinamakan Koalisi Indonesia Adil Dan Makmur berkeinginan menjadikan Pilpres 2019 ini untuk mempersatukan bangsa.

Sebab saat ini, politik sering kali dikonotasikan dan dianggap menjadi pemecah belah bangsa.

Oleh karena itu kata dia, seharusnya diperkuat kedamaiannya dalam tenun kebangsaan yang telah dimiliki.

Bahkan, Sandi menjelaskan bahwa sebenarnya pilihan politik ini adalah hal yang sederhana.

"Kalau empat tahun ini sudah merasa sukses, pembangunan luar biasa, usahanya lancar, ya itu jangan masalah mereka dengan pilihannya, jangan diusik," ujar dia.

Namun, Sandi Uno menjelaskan bahwa jika memiliki keinginan untuk perubahan khusunya di sektor ekonomi hingga infrastruktur yang inovatif.

Termasuk pada pembukaan lapangan kerja, memperkuat ekspor hingga mengelola sumber alam dengan baik, ia berujar beri kesempatan pada pihaknya untuk membuktikannya.

"Tapi kalau masih ingin perbaikan, beri kesempatan kepada Koalisi Indonesia Adil Makmur, beri kesempatan kepada Prabowo Subianto dan saya," ucapnya menegaskan.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/14/sandiaga-uno-ingin-pemilu-2019-berjalan-seperti-teletubbies.

thumbnail

Posted by On Kamis, November 15, 2018



PDIP geram dengan munculnya poster bergambar Joko Widodo berbusana raja di Jawa Tengah. PDIP menuding pemasangan poster itu ulah pihak-pihak anti Jokowi. Apa tanggapan Cawapres Sandiaga Uno?

Sandi menyebut tidak mungkin pemasangan poster 'Raja Jokowi' itu datang dari pihaknya. Sebab, sambung dia, saat ini Prabowo-Sandi sedang kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye (APK).

"Kenyataan aja ya. Poster sendiri aja kita enggak bisa cetak, apalagi (cetak) poster orang lain," ucap Sandi usai meresmikan Posko Komunitas Sandiaga di Jalan Waspada, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018).

Kalau ada yang nyetak poster (Raja Jokowi) dari kubu kami, sangat tidak masuk akal.

Menurutnya, banyak aspirasi di daerah-daerah yang menanyakan ketiadaan APK. Pihaknya mengakui kesulitan biaya untuk mencetak dan mendistribusikan APK di wilayah pelosok Indonesia.

Dia mengaku sedang berusaha mencari donatur untuk menutupi kebutuhan kampanye di lima bulan tersisa. Partisipasi dari masyarakat saat ini sangat membantu untuk mensosialisasikan pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Saya ini lagi pontang-panting nyariin dana. Kalau ada yang nyetak poster (Raja Jokowi) dari kubu kami, sangat tidak masuk akal. Kita perlunya (cetak) poster kami, bukan orang lain," tutur mantan wagub DKI Jakarta ini.

Sandi mengatakan kebutuhan pembuatan dan distribusi APK mencapai 20-30 persen dari ketersediaan dana yang ada. Saat ini pihaknya akan mengkalkulasi kebutuhan dana untuk mengarungi masa kampanye tersisa.

"Masih banyak yang belum kenal saya, saya butuh poster di daerah-daerah. Kalau ada uang lebih akan fokus untuk cetak APK," ujar Sandi.

Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4301703/sandiaga-tak-masuk-akal-kami-cetak-poster-raja-jokowi

thumbnail

Posted by On Kamis, November 15, 2018


Nama Baiq Nuril akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan.

Pasalnya, Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang justru divonis bersalah.

Enggak tanggung-tanggung, keputusan bersalah yang ditujukan pada Baiq Nuril dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Dilansir dari Kompas.com, Baiq Nuril merekam percakapan dirinya dan Kepala Sekolah SMU 7 Mataram bernama Muslim yang diduga terdapat kata-kata yang menjurus pada pelecehan seksual.

Baiq Nuril kemudian dituduh menyebarkan rekaman tersebut dan membuat Muslim melaporkannya ke ranah hukum.

Pada tahun 2017, Baiq Nuril mendapat vonis bebas dari PN Mataram.

Mantan pegawai TU SMU 7 Mataram ini sempat mendapat vonis bebas dari PN Mataram terkait dugaan kasus penyebaran rekaman telepon tersebut.

Kuasa hukum Baiq Nuril menyebut kalau kliennya enggak menyebarkan rekaman percakapan asusila kepala sekolah.

Ia juga mengatakan kalau Baiq Nuril adalah korban.

Namun pada tahun 2018, vonis bebas Baiq Nuril dicabut Mahkamah Agung.

pada 26 September 2018, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram.

Putusan itu juga membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh PN Mataram tentang vonis bebas sebelumnya.

MA menyebut kalau Nuril terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE dan terancam pidana penjara 6 bulan kurungan.

Selain itu juga denda Rp 500 juta. Kalau denda enggak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Sementara itu, dikutip GridHot.ID dari akun Twitter @MuhadklyAcho mengunggah sebuah postingan pada 14 November 2018.

"Yth bapak @jokowi

Saya mau sampaikan surat Ibu Nuril & anaknya buat bapak.

Anaknya selama ini taunya Ibunya itu sekolah selama dipenjara bbrp waktu lalu.

Semoga hati bapak tergerak.

Ibu Nuril adalah korban pelecehan, dia tak layak dipenjara lagi & didenda 500jt #SaveIbuNuril," tulis @MuhadklyAcho dalam unggahannya.

Dalam tweet tersebut terlampir 2 buah foto.

Di foto pertama nampak tulisan tangan yang cukup rapi dalam selembar kertas bergaris.

"14-11-2018

Kepada Bapak Presiden Jokowi

Saya minta keadilan saya mohon kepada bapak Presiden bebaskan saya dari jeratan hukum saya dari jeratan hukum yang sedang saya alami.

Saya tidak bersalah saya minta keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat saya Bq Nuril Maknun," isi tulisan dalam foto pertama.

Sementara dalam foto kedua, nampak pula tulisan tangan dalam selembar kertas bergaris.

"Kepada Bapak Jokowi

Jangan suruh ibu saya sekolah lagi

dari Rafi," isi tulisan di foto kedua.


Merasa tak mendapat keadilan dari Mahkamah Agung, Baiq Nuril memohon keadilan dari Presiden Joko Widodo tentang kasusnya ini.

Ia mengatakan jika dirinya adalah korban yang mencoba untuk membela diri dengan caranya.

Sementara itu, Muslim yang sebelumnya adalah Kepala Sekolah SMU 7 Mataram dikabarkan mendapat promosi jabatan.

Sementara Baiq Nuril malah divonis bersalah, Muslim dipromosikan untuk menjadi Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram.



Sumber: http://jakarta.tribunnews.com/2018/11/14/ibunya-divonis-6-tahun-penjara-anak-baiq-nuril-pak-jokowi-jangan-suruh-ibu-saya-sekolah-lagi?page=4.

thumbnail

Posted by On Rabu, November 14, 2018


Baitul Arqam merupakan sistem pelatihan dan perkaderan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah  Karena kualitas SDM akan menentukan daya saing, kesehatan organisasi dan kemandirian institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri. Jika mutu menjadi fokus utama UHAMKA, maka aspek fundamental dari seluruh  bangunan institusi perguruan tinggi UHAMKA  yang bermutu Memulainya dengan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).

Suasana kompetitif yang sangat tinggi dalam dunia perguruan tinggi membuat UHAMKA memfokuskan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk keunggulan mutu. Baitul Arqam adalah program unggulan UHAMKA dalam membina dan meningkatkan kapasitas SDM. Baitul Arqam sebagai wadah pembinaan SDM menjangkau seluruh lapisan pegawai, dari Cleaning Service sampai ke level pimpinan.


Pada 13 – 15 November 2018 UHAMKA menyelenggarakan Baitul Arqam bagi karyawan. Perkaderan penunjang yang dilaksananakan di Sentul, Bogor, ini diikuti oleh 33 karyawan dari berbagai unit dan Fakultas. 

Ketua Lembaga Pengkajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP AIK) UHAMKA. Muhammad Dwi Fajri, M.Pd.I., menyampaikan, “bahwa Baitul Arqam ini bertujuan pertama, pembinaan keagamaan sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah bagi karyawan UHAMKA. Kedua, peningkatan kompetensi profesional bagi karyawan, dan ketiga merupakan upaya peneguhan komitmen, ideologi, integritas, loyalitas, pengkhidmatan bagi Persyarikatan.”



Sementara itu Ketua Panitia, sekaligus Kepala Biro Umum UHAMKA, Rokhmani M.Si., menyatakan bahwa Baitul Arqam ini adalah kegiatan yang diorientasikan pada pembinaan pegawai UHAMKA, di mana bagi pegawai baru adalah sebagai bentuk pengenalan dalam bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah

Agenda Kegiatan Baitul Arqam yang dimulai pada 13 November 2018 ini dirancang serius namun menggembirakan, seperti materi-materi  pelayanan Islami, skill perawatan jenazah, game kerjasama, outbond dan shalat tahajud.