Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan Ekonomi Makro Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa selama satu dekade setelah terjadinya Krisis Asia, se...

Kebijakan Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang luar biasa selama satu dekade setelah terjadinya Krisis Asia, sebagai hasil dari kebijakan ekonomi makro yang hati-hati dan reformasi kebijakan yang efektif pada saat itu sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemajuan selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga barang yang lebih rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur. Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan, akan tetapi laju reformasi telah melambat dalam beberapa tahun terakhir dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perdagangan proteksionis. Faktor dalam maupun luar akan tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang terjadi kini. Untuk memastikan meningkatnya standar kehidupan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, stabilitas ekonomi makro perlu dijaga, berbagai macam reformasi struktural perlu dilakukan, dan juga perlu disediakan ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan belanja pemerintah dalam bidang-bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur . Penghapusan sebagian besar subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan belum lama ini merupakan langkah yang patut dipuji menuju arah tersebut. Akan tetapi, harga ekspor komoditas yang rendah dan pertumbuhan yang lebih lambat sekarang ini menandakan bahwa ruang fiskal yang lebih lebar tersebut harus berasal dari terhadap peningkatan pendapatan pajak yang masih rendah pada saat ini dan rencana tersebut harus dilakukan secara hati-hati bahwa  Selain itu, peningkatan efisiensi dan penargetan belanja pemerintah di tingkat pusat maupun daerah juga dilakukan. Implementasi kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia telah melakukan perubahan besar yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan, yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi serta program pengentasan kemiskinan yang efisien dan ditargetkan dengan baik. namun, terdapat ketimpangan pendapatan yang besar dan bahkan meningkat selama masa dekade ini. Berbagai program sosial pada saat ini belum menargetkan dengan baik, termasuk bantuan tunai yang mengharuskan kehadiran murid di sekolah dan program beras bersubsidi, meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan dalam penyusunan daftar tunggal rumah tangga yang rentan kemiskinan. Kemacetan lalu lintas serta hambatan logistik menghalangi integrasi yang lebih baik lagi dengan rantai nilai global (global value chains) serta menghambat pertumbuhan secara umum. Investasi dalam pembangunan pembangkit listrik dan pengolahan air juga masih tertinggal. Meskipun berbagai hasil PISA telah sejalan dengan tahap pembangunan Indonesia pada saatini, sistem pendidikan masih mengalami masalah yang serius dalam hal kualitas dan akses. Meningkatkan program kerja peraturan dan penanganan masalah korupsi. Beberapa peraturan kelembagaan pemerintah telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, menghalangi pendirian perusahaan baru dan rencana ekspansi investasi perusahaan. Kurangnya keselarasan dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan daerah masih menjadi permasalahan. Pihak yang berwenang telah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui pembentukan dan perluasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun masih terdapat ketidaksamaan dalam hal kualitas layanan publik di berbagai bidang, di mana hal tersebut telah menghambat dunia usaha dan menghalangi investasi dalam negeri maupun investasi asing. Pelaksanaan anggaran di semua tingkat pemerintah juga masih menemui banyak sekali hambatan namun telah diambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mengelola sumber daya alam dan mengatasi degradasi lingkungan. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah, akan tetapi kondisi geografis dan infrastruktur transportasinya yang masih tertinggal telah menghambat negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan yang masih sangat kurang tepat tersebut telah mengakibatkan penurunan dalam sektor energi. Sebagian kecil contoh, efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Indonesia masih rendah.

Kasus-kasus perekoncara umum meningkat

   Inflasi

Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi atau keadaan barang yang meningkat dan yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi atau kenaikan harga barang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya jual beli masyarakat terhadap barang dan jasa. kenaikan berdampak pada lemahnya kegiatan perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan tidak seimbangnya perekonomian negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.

    Hutang Luar Negeri

Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak yakni lebih dari USD 100 miliar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia merupakan negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang  kian banyak dan bertambah tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun.

Defisit Anggaran

APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Defisit adalah saat ketika anggaran belanja lebih tinggi dari anggaran pendapatan. Itulah salah satu alasan mengapa hutang negara kita terus bertambah. Penyebab utamanya adalah korupsi yang melibatkan pemerintah kita sendiri. perilaku pemerintah yang sangat boros anggaran, dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

· Ketidakmampuan Industrial

Industri di Indonesia kebanyakan hanya merakit barang saja. Walaupun  ada industri besar, industri tersebut pasti milik asing. Perindustrian masih sangat bergantung pada ekonomi, bahan baku, dan teknologi asing. Padahal kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun karena kita tidak dapat mengelolanya dengan baik dan benar, maka kita harus meminta bantuan orang asing. Akibatnya, sebagian besar keuntungan dibawa ke luar negeri sedangkan Indonesia hanya mendapatkan pendapatan dari pajak dan upah buruh saja . Penulis : Rizkita Dara Fahrana Sumber : http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2013/02/permasalahan-ekonomi-di-indonesia.html Gambar : https://www.google.com/search?q=Tantangan+kebijakan+ekonomi+makro.&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR1ZfBvujXAhUXTY8KHXXADX4Q_AUICygC&biw=1366&bih=656#imgrc=MS1xQSNnNVlXUM: