Perkembangan Pertumbuhan Indonesia, Berbeda dari Sebelumnya?

Perkembangan Pertumbuhan Indonesia, Berbeda dari Sebelumnya? Saat ini terdapat beberapa anomali dalam indikator pembangunan negara atau yang...

Perkembangan Pertumbuhan Indonesia, Berbeda dari Sebelumnya?

Saat ini terdapat beberapa anomali dalam indikator pembangunan negara atau yang dapat dibilang dalam lingkup ekonomi makro yang walaupun terbilang “tidak normal” namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. namun, tidak hanya dalam lingkup makro, dalam lingkup mikro pun banyak anomali dalam indikator perekonomian, seperti dalam aspek perdagangan. Meskipun begitu, dapat dirasakan bahwa perekonomian negara Indonesia masih dapat terbilang stabil, mengingat utang negara yang cukup banyak, tapi tetap dalam posisi aman. Oleh karena itu, anomali ini perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan baik dan diantisipasi karena dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya, akan dibahas alasan alasan mengapa anomali tersebut bisa terjadi:  

1. Pengalihan penggunaan APBN.

Pemerintah mengubah penggunaan anggaran menjadi diprioritaskan kepada anggaran infrastruktur sehingga menyebabkan anggaran lain harus dipangkas. Direktur penyusunan APBN Keuangan Negara menyatakan “Prioritas pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 telah meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia, urutan 84 dari 133 negara menjadi urutan 56 dari 143 negara di 2015 menurut World Economic Forum," namun, jika anggaran negara dialihkan sedikit banyak kepada infrastruktur maka masyarakat tidak akan bisa merasakan langsung manfaatnya tetapi akan dirasakan ketika pembangunan infrastruktur telah selesai.  Pengalihan anggaran yang paling besar adalah pengalihan subsidi masyarakat. Ketika pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan primer bertambah, maka masyarakat harus mengurangi konsumsi sekunder dan tersier dimana hal ini juga dapat mempengaruhi sektor yang terkait, seperti sektor teknologi.  Beberapa anggaran pemerintah pun banyak dikurangi. Walaupun terlihat seperti pemborosan, tetapi banyak dampak bagus yang dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah atau yang disebut trickel down effect, misalkan anggaran rapat. Itu sangat berpengaruh terhadap penyedia jasa makanan, transportasi dan penginapan.  

2. Perubahan pola perilaku konsumen

Semakin banyaknya toko-toko online, maka ritel-ritel tradisional pun semakin kalah bersaing seiring waktu. Dampak yang muncul dari peristiwa ini adalah meningkatnya pengangguran, di mana ritel tradisional memperkerjakan banyak orang, sedangkan toko online lebih efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Jika semua ritel tradisional beralih menjadi toko online, maka pegawai-pegawai ritel tradisional tersebut akan kehilangan pekerjaannya dan tergantikan oleh teknologi. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah bisa menggiatkan kembali sektor ritel. Salah satu peluang untuk menggiatkan kembali sektor ritel adalah  dengan mengembangkan sektor logistik dimana dalam transaksi online banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk mendukung distribusi dari tiap transaksi-transaksi online.  

3. Munculnya inovasi-inovasi yang masih belum terintegrasi dengan baik

Salah satunya yaitu munculnya penyedia transportasi online. Walaupun transportasi online ini sudah dijalankan selama lebih dari  2 tahun, namun masih bekum ada kejelasan mengenai pajak yang harus dibayarkan tiap perusahaannya. Menurut Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Dharmaningtyas, perusahaan penyedia transportasi online walaupun mengaku sebagai perusahaan teknologi, tetapi tetap saja, produk yang dihasilkan adalah transportasi umum dimana harus dikenai pajak, pengujian kendaraan bermotor, dan memiliki pool seperti transportasi umum regular lainnya. "Sementara, angkutan seperti Grab dan Uber kan tidak. Masalahnya kan di situ, menguntungkan konsumen, tetapi bagi penyedia taksi pada umumnya merugikan, apalagi bagi taksi reguler," ujar Dharmaningtyas. Dharmaningtyas menyarankan kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk berlaku tegas kepada perusahaan konvensional maupun online untuk tunduk terhadap UU yang berlaku, yaitu UU no 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan jalanan. "Tetapi, jika Presiden ingin merevisi UU tersebut harus hati-hati. Sebab, penggunaan angkutan berbasis aplikasi online ini hanya ada di kota-kota besar. Sementara, UU kan berlaku secara nasional," ujarnya lagi. Selain itu, jika dahulu yang memiliki pekerjaan sebagai supir transportasi umum regular adalah kalangan masyarakat mengah kebawah, kini supir transportasi online adalah  dari semua kalangan termasuk kalangan yang memiliki strata lebih tinggi, seperti kalangan menengah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan strata sosial.  

4. Perkembangan perkotaan yang mempengaruhi perkembangan negara.

Pusat kota berperan banyak dalam pembangunan negara misalnya sebagai pusat lokasi desentralisasi pelayanan publik, pusat transportasi dan komunikasi untuk menghubungkan kota dan desa kecil atau kota kecil di pinggiran pusat kota,  dan juga dapat berfungsi sebagai pusat transformasi sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, hal-hal yang tadinya hanya bisa dilakukan di pusat kota kini juga dapat dilakukan di kota-kota kecil di pinggiran kota. Sebagai contoh, dulu jika memerlukan bahan pakaian secara grosir, maka pusatnya adalah Tanah Abang, namun sekarang pembelian bahan pakaian secara grosir juga bisa didapatkan di pusat perbelanjaan sekitar tempat tinggal. Dalam satu sisi, hal ini dapat dinyatakan sebagai pemerataan ekonomi, namun dalam sisi lain hal ini juga bisa dibilang sebagai tantangan baru untuk para pelaku ekonomi retail agar tidak kalah bersaing.  

5. Kurang jelasnya aturan yang ada dan penerapannya.

Contoh kasus yang ada yaitu terkait dengan sistem impor dan ekspor. Ketika negara-negara lain sudah memulai perubahan sistem ekspor impor dari ruang lingkup yang besar yang berbasis industri dan perusahaan yang bersifat badan hukum menjadi sistem eksport import berbasis retail, di Indonesia belum jelas aturan yang akan diterapkan. Salah satu contoh kasusnya yaitu, ketika berada di satu negara yang memiliki penerapan yang baik terkait ekspor dan impor, maka akan mudah untuk melakukan transaksi ekspor dan impor pada tingkatan retail. Misalnya, jika di UK dan ingin membeli barang melalui web ebay yang kebetulan barang yang dibeli merupakan barang dari amerika, maka akan diinformasikan secara langsung dan detail mengenai transparansi harga, biaya transfer dan pajak yang harus dibayar untuk distribusi internasional. Maka kemudian transaksi yang akan dilakukan sama seperti transaksi pembelanjaan melalui daring dalam lingkup lokal.  Sedangkan di Indonesia, masih belum jelas bagaimana aturan dan penerapan yang akan diberlakukan. Dalam beberapa situs perbelanjaan yang saya lihat sudah ada penerapan seperti contoh di atas, namun masih ada juga yang tidak melakukan sistem seperti contoh di atas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keuntungan dalam perluasan perekonomian menjadi skala global, namun tinggal aturan dan penerapannya saja yang lebih ditegaskan.  

6. Belum optimalnya pengolahan sumber daya alam dan nilai tambah yang dapat dihasilkan darinya.

Salah satu contoh adalah kurang optimalnya produksi coklat. Indonesia merupakan pemilik perkebunan coklat terbesar. Tetapi hal ini kurang dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun swasta. Sebalikya, coklat-coklat yang dihasilkan malah diekspor ke swiss dan diolah disana lalu dijual kembali ke Indonesia. padahal jika Indonesia memilih untuk mengolahnya sendiri dan diekspor ke berbagai belahan dunia, maka Indonesia juga bisa menjadi produsen coklat terbesar apalagi mengetahui coklat-coklat yang dihasilkan dari perkebunan coklat di Indonesia adalah coklat premium dengan rasa yang mendukung. Hal ini seharusnya menjadi peluang untuk pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan penghasilan negara.   *Erlangga Agustino Landiyanto, SE, MA. Penulis adalah alumnus FE Universitas Airlangga tengah menempuh studi doktoral diUniversity of Bristol, Inggris.