Keterlibatan kerjasama RI-RRC yakni banyak dikirimnya pegawai asal Cina di Papua dan Banten 8-12 November 2014 Presiden Indonesia Ir.Jok...
Keterlibatan kerjasama RI-RRC yakni banyak dikirimnya pegawai asal Cina di Papua dan Banten
8-12 November 2014 Presiden Indonesia Ir.Joko Widodo menyampaikan permintaannya melalui sambutannya di KTT APEC Beijing supaya negara-negara Asia Pasifik berkunjung dan berinvestasi di Indonesia ditanggapi Cina dengan amat antusias. Selanjutnya Cina langsung memprogramkan penanaman modal di Indonesia secara besar-besaran. 25-27 Maret 2015 lalu peresmian penanaman modalnya dibenarkan oleh Presiden Jokowi melalui kedatangannya ke Beijing. Di kedatangannya ke Beijing, Presiden Jokowi sukses menyetujui 8 nota kesepemikiran Indonesia-Cina. isi dari 8 nota kesepemikiran itu adalah bekerja sama tentang perekonomian antara Kemenko perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC, bekerja sama dalam perindustrian dan infrastruktur diantara Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC, bekerja sama saling membantu antara Bank Pembangunan China Pembangunan dengan Kementrian BUMN, bekerja sama pembuatan proyek MRT Jakarta-Bandung antara Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRC dengan Kementrian BUMN, perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah RRC mengenai pencegahan pemungutan pajak ganda di kedua negara, bekerja sama antara Lembaga Antariksa RRT dengan LAPAN mengenai Antariksa 2015-2020, bekerja sama antara Kementrian Transfortasi RRC dengan Basarnas mengenai Kemaritiman dan SAR Pada tanggal 27 Mei 2015 Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong, berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti dari peresmian menandatangani nota kesepemikiran tersebut. Yandong menyampaikan bahwasanya China ingin mendatangkan banyak warga negaranya ke Indonesia agar mendapatkan kerja sama yang baik antara RRC dan Republik Indonesia di berbagai bidang yang ditargetkan, dalam pidatonya yang disampaikan di auditoriu FISIP UI. Pada waktu itu Liu Yandong menyampaikan pendapatnya, bahwa Cina menginginkan lebih mempertingkatkan kerja sama dengan Indonesia di bidang Humaniora, bidang keamanan politik, perdagangan serta ekonomi. Melihat jumlah penduduk RI dan RRC keduanya sama-sama besar kurang lebih 1,6 miliar jiwa sama dengan seperemat dari total penduduk dunia, kerjasama bilateral Indonesia dan China sangatlah berguna. Ada sebagian keterlibatan yang memperlihatkan isu-isu strategis terpenting bagi negara Republik Indonesia Mengenai merealisasikan kedelapan nota kesepemikiran antara Indonesia dengan China. Isu-isu itu amat sensitif serta dapat merugikan Indonesia ke depan. Isu-isu strategisnya yaitu: Kesatu, perpindahan penduduk berskala besar 10 juta (apa 10 juta pendatang seperti yang telah disampaikan Jokowi?) warga China ke Indonesia. Perpindahan penduduk itu tergantung dengan penanaman modal yang diberikan China untuk Indonesia. Masuknya penduduk China itu berkesempatan memperlihatkan desas-desus politik yang sangat luar biasa. Diluar itu dapat memunculkan persaingan budaya antara penduduk pribumi dengan penduduk migrasi dari China. Asal muasal perkara yang baru bagi penduduk pribumi kedepannya adalah akan terjadi perang untuk mempertahankan yang mana yang lebih mayoritas. Melihat besaran penduduknya 10 juta jiwa itu (jikalau tidak salah, dan kekonkritannya dapat dibenarkan beberapa tahun kedepannya) tidaklah satu besaran yang sedikit, ditakutkan akan menjadi rencana China untuk bisa berkuasa di negara kita Indonesia.Perlahan China mengirimkan penduduk negaranya ke Indonesia, lalu memaksa untuk meninggalkan penduduk indonesia dalam perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia direbut penduduk China. Sehingga pada akhirnya yang menjadi penduduk Indonesia bukanlah asli penduduk keeturunan pribumi melainkan adalah penduduk dari China. Kedua, rencana Presiden Indonesia yang akan berhutang uang kepada China sebesar 520 triliun atau USD 40 miliar dengam beralasan menanamkan modal untuk membantu membayar keperluan BUMN antara lain pembiayaan listrik 35 ribu MW, proyek kreta api di berbagai daerah Indonesia, ini akan mendorong Indonesia berada di letak keterpurukan. Pada saat ini keadaan perekonomian Indonesia belum memperlihatkan kemajuan ke arah lebih baik. Apabila kedepannya akan timbul krisis dan tidak sanngup untuk melunasi, maka otomatis perusahaan-perusahaan BUMN akan berpindah tangan kepada pihak asing. Dengan sinonim, apabila timbul krisis seperti pada tahun 1998, maka perusahan-perusahaan BUMN Indonesia akan berpindah tangan ke pihak China. Ketiga, biaya yang dikeluarkan China dengan alasan penanaman modal, sering kali tersedia persyaratan yang tersembunyi. satu dari sekian Persyaratannya yang sudah terealisasikan dan disepakati Presiden Indonesia yaitu bahwasannya pembangunan semua mega proyek China di Indonesia mewajibkan pegawainya dari negaranya sendiri. Pada saat banyaknya pegawai masuk dari Cina ke Indonesia kesepakatan ini selanjutnya akan menjadi aktual. Banyak masuknya pegawai dari Cina (sangat dikritik oleh anggota DPR) mereka diletakkan di Banten dan Papua, sangat berseberangan dengan kegiatan PHK yang berlangsung di daerah-daerah di Indonesia. Disamping itu pemerintah memberi kebebasan TKA bergerak di negara ini dan yang sangat fatal adalah pemerintah melanggar UU yang telah diterbitkannya. Karena perkara itu melanggar UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No 15 tahun 2015 mengenai Jabatan diambil alih oleh pegawai asing yang dibentuk M. Hanif Dhakiri sendiri. Peraturan tentang Ketenagakerjaan yakni TKA yang bekerja di Nusantara diwajibkan selaras dengan keahlian serta menduduki jabatan khusus dan bermaksud untuk mengirim pengetahuan terhadap pengiringnya yaitu masyarakat Indonesia oleh waktu yang disepakati. Hal ini sama saja Pemerintah melukai masyarakat dengan membatasi peluang pekerjaan, ketika angka pengangguran di negeri ini masih besar. Tetapi, nyatanya pegawai asing yang ada di Manokwari Papua dan Lebak Banten hampir semuanya itu buruh. Karna pemerintah terlalu patuh terhadap keinginan penanam modal. Itu mengakibatkan Menteri Hanif kalang kabut atau kebingungan menerangkan masuknya ribuan pegawai dari China itu. Masuknya tenaga kerja China ke Indonesia itu merupakan komponen dari hukuman pembukaan keran penanaman modal asing oleh Presiden Indonesia, lantas bagaimana Menteri Hanif dan Kepolisian sendiri berperan tegas dengan masuknya tenaga kerja asing China? Keempat, ijin kepemilikan properti bagi penduduk asing d Nusantara. Penyegeraan pendirian proyek apartemen, menara kondominium, hotel serta yang lainnya itu merupakan sebagai tempat tinggal 10 jutaan penduduk RRC yang akan cepat dikirim ke Nusantara. Serta sangat benar keputusan yang segera diambil presiden kita Jokowi, bahwasanya akan cepat membolehkan kepada Tenaga kerja asing China untuk mempunyai hunian di Indonesia. Karena mereka tidak hanya mendatangi, tetapi akan tetap tinggal di Indonesia selamanya. Dengan itu masuknya penduduk China ke Indonesia dapat dengan sah mendapatkan hunia di Indonesia. Itu akan melancarkan warga Chia juga dengan sah menjadi WNI. Menurut berita yang beredar dari berbagai media bahwasanya puluhan ribu Kartu Tanda Penduduk atau KTP Indonesia sudah di palsukan agar melancarkan penduduk negara China yang akan datang ke Nusantara. Karena memiliki KTP dan hunian, itu akan sangat memperlancar rencana warga China untuk menguasai Republik Indonesia. Itu akan amat berbahaya. Jadi kesimpulannya dengan kebenaran 10 jutaan perpindahan penduduk tenaga kerja China (itu sebelumnya hanya dianggap gosip semata lantas dijelaskan mereka hanya liburan datang ke Indonesia!) namun secara perlahan itu terbukti secara jelas bahwa mereka tidak hanya liburan di Indonesia. Awalnya Presiden Jokowi mengundang negara asing untuk menanamkan modal di sini dan dengan memudahkan syarat-syarat penanaman modal. Lantas Presiden kita berkunjung ke Beijing, lalu ditanggapi oleh wakil PM Liu Yandong. Penanaman modal RRC pun dilaksanakan di Indonesia awalnya dengan mendirikan rel kereta api di berbagai tempat serta mendirikan pabrik semen di Provinsi Papua. Masuklah ribuan penduduk RRC dengan diletakkan di Manokwari dan Lebak (itu juga nyata, sudah didengar oleh DPR). Lantas Presiden merencanakan kepemilikan hunian oleh penduduk asing. Jadi sedikit susah dibantah kebenaran perpindahan penduduk 10 juta penduduk China itu. Maka dari itu Keterlibatan kerjasama Indonesia dengan China memang sangat dapat memberikan keuntungan untuk Indonesia dengan memperoleh penanaman modal berskala besar dari China. Tetapi jika sebaliknya itu bisa sangat merugikan Indonesia utamanya menimbulkan desas-desus strategis. Contohnya yaitu masuknya pegawai perpindahan oenduduk dari China yang diletakan di Manokwari dan Lebak sudah membuat publik resah di tengah besarnya angka pengangguran di nusantara. Presiden Jokowi sudah berjanji untuk menggaet penanam modal asing ke Indonesia untuk mempercepat pembangunan proyek di Indonesia. Tetapi disamping penanaman modal itu sering kali ada persyaratan tersembunyi yaitu wajib dikerjakan oleh penduduk negara si penanam modal. Itulah yang akan menjadi tugas Presiden Indonesia, pintar menggaet penanam modal luar dengan tidak mengorbankan masyarakat Indonesia. Nama : Irna Erfiana Nim : 1502026127 Kelas : 5A Manajemen Matkul : Perekonomian Indonesia Sumber : https://www.kompasiana.com/lahagu/implikasi-kerjasama-cina-indonesia-masuknya-ribuan-pekerja-cina-di-banten-dan-papua_559792bad67e619d07b176dc Gambar : https://gdb.voanews.com/C6B14D54-F2E2-4426-9AA1-ADED0F744E82_w1200_r1_s.jpg
Tidak ada komentar