Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan Untuk mencapai kesejahteraan sosial salah satu jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya...
Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan 
Untuk mencapai kesejahteraan sosial salah satu jalan yang harus dicapai adalah tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat. di Indonesia ketimpangan ekonomi sangat memprihatinkan. Laporan Oxfam dan INFID mengatakan bahwa kesenjangan yang terjadi antara orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih melebar. Kesenjangan yang terjadi salah satu dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam distribusi harta. Menurut laporan yang didapatkan oleh credit Suisse pada januari 2017 satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kakayaan di Indonesia. hal ini menunjukan betapa lebarnya kesenjangan yang terjadi, baru satu persen saja orang kaya sudah menguasai setengah dari kekayaan di Indonesia apalagi lebih dari itu. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan. pelajaran adalah salah satu pintu untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang, tetapi jika dilihat realiita pada saat ini masih terlihat kesenjangan yang luar biasa dalam dunia pendidikan, yang bisa mengakses pendidikan bermutu hanya orang-orang yang berduit saja, tetapi warga miskin sangat sulit untuk mengakses pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Kedua, menurunnya pendapatan per kapita., hal ini bisa jadi karena dunia pekerjaan yang masih sulit diakses. Yang Ketiga, tidak ada distribusi kekayaan dan hanya berjalan di salah satu pihak saja atau sekelompok tertentu sehingga belum terlihat adanya keadilan distribusi antara si kaya kepada si miskin. Yang keempat, ketidakmerataan pembangunan, pembangunan masih terpusat di kota-kota besar sedangkan pembangunan belum menyentuh daerah-daerah yang tertinggal. Oleh sebab itu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang telah terjadi, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi yang berkeadilan untuk menekan terjadinya ketimpangan ekonomi dan pemerintah juga harus membuat kebijakan publik yang memihak kepada rakyat kecil.
Kebijakan Ekonomi Berkeadilan Di dalam upaya menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi, pemerintah telah membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. Hal tersebut dilihat ketika presiden Joko Widodo pada rapat kabinet di Istana Bogor pada awal tahun 2017 membuat kebijakan tentang ekonomi berkeadilan. di lihat dari laman situs kepresidenan www.presidenri.go.id untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, pemerintah membuat kebijakan ekonomi berkeadilan untuk melawan ketimpangan, dengan berbasis pada tiga kebijakan. Yang pertama, pemerataan pemilikan dan penggunaan lahan. Kedua, penyeimbangan pemberian kesempatan dan yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. penyeimbangan pemilikan dan penggunaan lahan ini diperuntukan untuk memberikan akses lahan pada penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatan lewat aktifitas pertanian dan perkebunan, rakyat tidak lagi menjadi buruh tetapi pemilik lahan. Dalam pemberian kesempatan pemerintah melakukan pengenaan pajak yang berkeadilan dan pemberian kesempatan juga pada pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah akan berikan kemudahan dalam perizinan dan akses terhadap investor, dengan ini diharapkan terjadinya kenaikan kelas dari skala usaha kecil ke menengah dan menengah menjadi besar. Dalam hal tersebut jika diduga dengan sumber daya manusia yang bekompeten. Kebijakan peningkatan kapasitas SDM tujuannya agar menekan angka pengangguran. Pemerintah juga akan menyediakan sarana dan prasarana pelatiahan keahlian SDM. Oleh sebab itu pemerintah akan membuat kurikulum SMK agar lulusan pendidikan kejuruan tersebut siap memasuki dunia kerja.
Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Ketimpangan Ekonomi Perekonomian Indonesia menurut (Word Bank) mengalami pertumbuhan pada tahun 2017 yakni sebesar 5,2 persen, namun sayangnya dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih terdapat ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Dan masih terlihat distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga mengakibatkan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin melarat. Kesenjangan sosial dalam Islam benar-benar dihindari termasuk dalam kaitanya dengan ketimpangan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mengantarkan umatnya kepada kebahagian dunia maupun akhirat (maqashid Syariah). oleh karna itu ketimpangan ekonomi harus dilawan dengan keadilan ekonomi atau ekonomi yang berkeadilan
Ekonomi Islam Sebagai Sarana Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan Islam sangat memperhatikan masalah ibadah maupun muamalah. Di dalam hal muamalah Islam telah mengaturnya mulai dari aspek hukum sampai kepada implementasinya, termasuk di dalam aspek perekonomi. Paradigma ekonomi Islam membawa esensi yang luar biasa terhadap ekonomi yang berkeadilan, karena yang dimaksud ekonomi berkeadilan itu adalah persamaan konpensasi, persamaan hukum, moderat dan proposional. Mulai muncul pertanyaan bagaimana ekonomi Islam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan? Yaitu dengan mewujudkan perekonomi yang berkeadilan Islam mengajarkan agar yang pertama yaitu distribusi kesejahteraan yang sama, artinya bahwa distribusi kekayaan harus merata dan adil ditengah masyarakat, kekayaan tidak hanya dinikmati oleh indivudual atau sekelompok tertentu saja. Di dalam al-Qur'an menyatakan bahwa; harta itu agar tidak beredar dikalangan orang kaya saja diantara kamu, (QS.59.7). yang kedua jaminan sosial di dalam ekonomi Islam keadilan perekonomi tidak akan tercapai bila tidak ada jaminan sosial, sistem ekonomi Islam menjamin pelaksanaanya jaminan sosial, oleh sebab itu Islam mengajarkan umatnya agar saling tolong menolang dalam menanggung beban untuk kemaslahatan bersama. Dan oleh sebab itu tujuan dari perekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. di dalam al-Qur'an menyatakan bahwa; tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang membiarkan anak yatim dan mereka juga tidak memberikan makan orang miskin (QS.107.1-3). Dalam artinya bahwa Islam itu sangat penting dengan kasih sayang, tolong-menolang antara sesama untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu peran negara, di dalam perekonomi Islam negara memiliki kewajiban terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara memiliki kuasa yang besar terhadap tercapainya kesejahteraan. oleh sebab itu Negara berkewajiban untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kepentingan rakyatnya secara menyeluruh. Sebagaian contoh yaitu tentang peran negara dalam mewujudkan perekonomi yang berkeadilan antara lain yaitu menekan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan perekonomi antara kaya dan miskin, sirkulasi harta harus merata di dalam kalangan masyarakat adanya kurang mampu artinya kekayaan tidak hanya mengendap di orang kaya saja melainkan harus didistribusikan dengan adil, negara harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat sendiri ketimbang asing maupun aseng, negara memberikan dukungan kepada para pengusaha kecil menengah baik itu dalam bentuk modal atau pelatihan, yang paling penting lagi yaitu optimalisasi potensi zakat oleh negara sebagai wujud untuk memberikan disrtibusi harta yang adil dan merata kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari perekonomi yang keadilan tersebut perlu adanya kesungguhan dari kita semua mulai dari pribadi, masyarakat sampai negara untuk menciptakan kemasyarakatan yang berdedikasi terhadap terciptanya kesejahteraan dan mewujudkan perekonomi yang berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia.
Dalam Pemerintahan Jokowi Dinilai Gagal Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Di dalam perkataan Heri Gunawan sebagai selaku Anggota DPR RI, sejak era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla perekonomian Indonesia mengalami stagnan, bahkan cenderung menurun. "Stagnasi perekonomi Indonesia berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,81 persen sementara kemiskinan absolut mencapai 28,3 juta jiwa dan inflasi meningkat 5,73 persen," katanya. `Berasal Gerindra ini juga mengatakan dalam rilis yang dikeluarkan bahwa sampai Oktober 2014 utang pemerintah hanya Rp 2.600 triliun, sedangkan masuk Mei 2016 sudah mencapai Rp 3.320 triliun karena Hutang yang banyak, sedangkan cadangan devisa Indonesia hanya USD 103,56 miliar. Ini bisa dikatakan sebagai posisi kritis Indonesia, terlebih nilai ekspor pun juga menurun. bisa dikatakan bahwa selama ini kepuasan masyarakat yang sering disebut hanya sebagai pencitraan, tetapi kalau kita melihat langsung ke lapangan banyak masalah akan muncul. Berawal dari semuanya memberitahu mundur dan melemahnya perekonomi atau keuangan negara banyak pemotongan anggaran ke daerah dan menyebabkan banyak program daerah yang gagal berjalan Kelas : 1E Nim : 1706015172 Sumber : https://www.kompasiana.com/lamaisir/59a41ce8201ebd5e51240d12/mewujudkan-ekonomi-yang-berkeadilan Gambar :
https://www.google.co.id/search?q=Mewujudkan+Ekonomi+yang+Berkeadilan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGy7SZ6ejXAhUJNI8KHfehCQ0Q_AUICigB&biw=1341&bih=638#imgrc=W4mkwqRunQLHJM:
Tidak ada komentar