Pro Kontra Penunjukan Plt Gubernur dari Pati Polri di Sumatera Utara

Pro Kontra Penunjukan Plt Gubernur dari Pati Polri di Sumatera Utara Sumut ...

Pro Kontra Penunjukan Plt Gubernur dari Pati Polri di Sumatera Utara

Sumut
Detail Berita

Pro Kontra Penunjukan Plt Gubernur dari Pati Polri di Sumatera Utara

Stepanus Purba Â· Sabtu, 27 Januari 2018 - 14:43 WIB

Ilustrasi perwira tinggi (pati) Polri. (Foto: iNews.id)

MEDAN, iNews.id â€" Rencana penunjukan pejabat tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) menuai p ro dan kontra. Tak sedikit yang meminta keputusan tersebut dianulir oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, namun banyak pula yang mendukung.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan ST mengatakan, kewenangan penunjukan plt gubernur ada di tangan presiden. "Kita minta semua pihak untuk baca kembali aturan perundang-undangan secara cermat agar tidak membangun kecurigaan kepada pemerintah. Pemerintah dipastikan akan melakukan setiap langkah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Keputusan menerima atau menolak usul mendagri ada di tangan presiden," kata Sutrisno Pangaribuan kepada iNews.id, Sabtu (27/1/2018).

Dia menerangkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 akan dilaksanakan secara bersamaan di 17 provinsi. Tentu, kata dia, jabatan eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kosong jika diperbantukan sebagai plt gubernur.

"Sementara itu, Kemendagri juga bertanggung jawab untuk mengawal pilkada serenyak di 171 daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Menurut Sutrisno, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang kekuasan dapat mendelegasikan kepada menteri dan kapolri untuk memilih salah satu perwira tinggi (Pati) Polri sebagai plt gubernur. "Maka tidak melanggar ketentuan jika presiden menugaskan pati Polri setara eselon I. Jika presiden menyetujui usul Irjen Pol Martuani Somin sebagai plt gubernur Sumut tentu melewati segala bentuk pertimbangan," ujarnya.

Sutrisno juga menilai, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu, penunjukan pati Polri sebagai plt gubernur akan memudahkan proses komunikasi dengan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara Hendra Cipta menilai, penunjukan pati Polri sebagai plt gubernur Sumut merupakan hal yang tidak lazim dan aneh. "Kita tidak tahu apa dasar berpikir mendagri sehingga mengambil keputusan tersebut. Wajar banyak spekulasi terkait dengan penunjukan ini," ujar Hendra Cipta, Sabtu (27/1/2018).

Hendra juga menjelaskan kondisi di Sumut sejauh ini kondusif dan sangat menghormati kemajemukan yang ada. "Kecuali misalnya Sumatera Utara dalam tingkat kerawanan konflik sosial yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan seorang plt dari unsur kepolisian," katanya.

"Jadi saya kira penunjukan plt gubernur Sumut dari unsur kepolisian tidak perlu dilakukan. Sebaiknya mendagri menunjuk pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri saja. Jika ada tingkat kerawanan, maka mari kita percayakan pengamanannya kepada Polda Sumut untuk menanganinya," ungkapnya.

Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Arifin Saleh Siregar juga mengkritik keras rencana tersebut. Dia meminta pemerintah pusat sebagaiknya tidak membuat kebijakan yang tidak lazim.

"Pemerintah pusat jika ingin membuat terobosan, hendaklah buat terobosan dalam konteks pembangunan. Jangan membuat terobosan seperti ini karena akan mengundang kegaduhan di masyarakat dan di parlemen nantinya," katanya.

Editor : Achmad Syukron Fadillah