Pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon agar masyarakat memaklumi kinerja anggota DPR yang menurun menjadi cerminan wajah DPR saat ini. ...
Pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon agar masyarakat memaklumi kinerja anggota DPR yang menurun menjadi cerminan wajah DPR saat ini.
Fadli beralasan, banyak anggota DPR yang turun ke daerah pemilihan (dapil) sehingga tak datang rapat. Hal itu didukung pula dengan semakin minimnya kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Padahal, rapat paripurna tak diselenggarakan setiap hari. Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II yang berlangsung pada Senin (3/12/2018) misalnya, tampak sepi. Beberapa baris kursi anggota DPR yang terletak di bagian depan terlihat kosong.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, sebanyak 289 dari 560 anggota DPR telah menandatangani daftar kehadiran.
"Ada 289 anggota yang sudah menandatangani absen kehadiran dari seluruh fraksi. Kuorum telah tercapai," ujar Fahri saat membuka rapat paripurna.
Dari daftar kehadiran diketahui anggota DPR yang menandatangani lembar presensi hanya sebanyak 151 orang. Sementara 138 anggota lainnya berstatus izin.
Bagaimana tanggapan masyarakat soal fenomena di lembaga perwakilan rakyat ini? Jangan mentang-mentang tahun politik, DPR ditinggal Gaby (25) warga Manggarai, Jakarta Selatan, mengaku geram melihat kinerja anggota DPR di tahun politik. Ia memahami bahwa anggota DPR punya keinginan memenangkan kembali kursi mereka di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sehingga harus turun ke dapil. Namun, ia menilai, tak seharusnya target tersebut membuat anggota DPR mengabaikan kewajibannya untuk hadir dalam rapat-rapat di DPR.
"Jangan mentang tahun-tahun politik DPR ditinggalin. Boleh turun ke dapil. Dia punya tangung jawab lain yang harus diselesakan di DPR," kata Gaby, saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Apalagi, kata dia, anggota DPR disumpah untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
"Kalau mau ke dapil tetap harus mau kerja. Jangan ninggalin DPR kelamaan. Sama semua undang-undang yang harusnya diselesaikan, ya diselesaikan. Dan jangan mentang-mentang tahun politik tapi DPR ditinggalin," lanjut dia. Sementara itu Rafyq (26), warga Pasar Baru, mengaku tak heran dengan kinerja DPR yang menurun jelang pemilu.
Ia mengatakan, anggota DPR pasti akan lebih disibukkan dengan agenda di dapil bersama para pemilihnya sehingga akan jarang hadir dalam rapat-rapat di DPR.
"Enggak heran kita. Itu kerja DPR kayak hari ini mah. Dari dulu juga begitu," ujar Rafyq.
Ia meminta para anggota DPR yang jarang hadir rapat itu mempertanggungjawabkan gaji yang telah diterima. Sebab gaji tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Lain halnya Adin (29), warga Ciledug. Ia mengaku kesulitan menilai kinerja anggota DPR sebab tak mengetahui hasil dari yang dikerjakan. Apalagi, jika dilihat dari penyelesaian undang-undang. Menurut dia, banyak undang-undang yang belum selesai dibahas. Adin menyadari seorang anggota DPR tak hanya dituntut membuat undang-undang tetapi juga menyerapnl aspirasi masyarakat. Namun, ia menilai, tugas kedewanan di DPR tak semestinya ditinggal.
"Saran aja, kalau bisa dibagi waktu antara ke dapil sama ke DPR. Paling enggak rapat paripurna hadir. Karena kan enggak tiap hari rapat paripurna itu. Pintar-pintar aja anggota Dewan bagi waktu. Masa udah gede enggak bisa bagi waktu," kata dia.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/14123401/jangan-mentang-mentang-tahun-politik-dpr-ditinggal.
Fadli beralasan, banyak anggota DPR yang turun ke daerah pemilihan (dapil) sehingga tak datang rapat. Hal itu didukung pula dengan semakin minimnya kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Padahal, rapat paripurna tak diselenggarakan setiap hari. Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II yang berlangsung pada Senin (3/12/2018) misalnya, tampak sepi. Beberapa baris kursi anggota DPR yang terletak di bagian depan terlihat kosong.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, sebanyak 289 dari 560 anggota DPR telah menandatangani daftar kehadiran.
"Ada 289 anggota yang sudah menandatangani absen kehadiran dari seluruh fraksi. Kuorum telah tercapai," ujar Fahri saat membuka rapat paripurna.
Dari daftar kehadiran diketahui anggota DPR yang menandatangani lembar presensi hanya sebanyak 151 orang. Sementara 138 anggota lainnya berstatus izin.
Bagaimana tanggapan masyarakat soal fenomena di lembaga perwakilan rakyat ini? Jangan mentang-mentang tahun politik, DPR ditinggal Gaby (25) warga Manggarai, Jakarta Selatan, mengaku geram melihat kinerja anggota DPR di tahun politik. Ia memahami bahwa anggota DPR punya keinginan memenangkan kembali kursi mereka di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sehingga harus turun ke dapil. Namun, ia menilai, tak seharusnya target tersebut membuat anggota DPR mengabaikan kewajibannya untuk hadir dalam rapat-rapat di DPR.
"Jangan mentang tahun-tahun politik DPR ditinggalin. Boleh turun ke dapil. Dia punya tangung jawab lain yang harus diselesakan di DPR," kata Gaby, saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Apalagi, kata dia, anggota DPR disumpah untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
"Kalau mau ke dapil tetap harus mau kerja. Jangan ninggalin DPR kelamaan. Sama semua undang-undang yang harusnya diselesaikan, ya diselesaikan. Dan jangan mentang-mentang tahun politik tapi DPR ditinggalin," lanjut dia. Sementara itu Rafyq (26), warga Pasar Baru, mengaku tak heran dengan kinerja DPR yang menurun jelang pemilu.
Ia mengatakan, anggota DPR pasti akan lebih disibukkan dengan agenda di dapil bersama para pemilihnya sehingga akan jarang hadir dalam rapat-rapat di DPR.
"Enggak heran kita. Itu kerja DPR kayak hari ini mah. Dari dulu juga begitu," ujar Rafyq.
Ia meminta para anggota DPR yang jarang hadir rapat itu mempertanggungjawabkan gaji yang telah diterima. Sebab gaji tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Lain halnya Adin (29), warga Ciledug. Ia mengaku kesulitan menilai kinerja anggota DPR sebab tak mengetahui hasil dari yang dikerjakan. Apalagi, jika dilihat dari penyelesaian undang-undang. Menurut dia, banyak undang-undang yang belum selesai dibahas. Adin menyadari seorang anggota DPR tak hanya dituntut membuat undang-undang tetapi juga menyerapnl aspirasi masyarakat. Namun, ia menilai, tugas kedewanan di DPR tak semestinya ditinggal.
"Saran aja, kalau bisa dibagi waktu antara ke dapil sama ke DPR. Paling enggak rapat paripurna hadir. Karena kan enggak tiap hari rapat paripurna itu. Pintar-pintar aja anggota Dewan bagi waktu. Masa udah gede enggak bisa bagi waktu," kata dia.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2018/12/06/14123401/jangan-mentang-mentang-tahun-politik-dpr-ditinggal.
Tidak ada komentar