Jakarta – Gelombang aksi protes terhadap pengesahan beberapa produk hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti revisi Undang-Unda...
Jakarta – Gelombang aksi protes terhadap pengesahan beberapa produk hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kontroversial, akhir-akhir ini menjadi perhatian sejumlah aktivis mahasiswa.
Begitu juga dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Selatan (IMM Jaksel). Kali ini, IMM Jaksel menggelar aksi damai di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (26/9/2019).
Aksi ini diikuti oleh seluruh jajaran aktivis IMM tingkat Cabang Jakarta Selatan, dan seluruh aktivis IMM tingkat komisariat se-Jakarta Selatan.
Koordinator Lapangan Aksi Damai IMM Jaksel, Faris Sayyid Quthub menjelaskan, pihaknya ingin menyampaikan aspirasi secara jelas dan konkret, bukan untuk mengundang tindakan yang represi.
Lebih lanjut, ia menuturkan, kondisi negara saat ini sedang dalam kondisi darurat dan tidak baik-baik saja.
Dalam kesempatan itu, Banu Zahid, Ketua Bidang Hikmah PC IMM Jaksel mengatakan, aksi hari ini merupakan kepedulian IMM terhadap kondisi bangsa, terutama pada hasil Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Menurutnya, hasil prolegnas DPR itu tidak mencerminkan semangat reformasi.
Ia menambahkan, banyak sekali RUU yang justru merugikan rakyat yang notabene adalah konsituennya. Pemerintah pun seperti mendukung apa yang sudah di lakukan DPR, salah satunya UU KPK no 30 tahun 2002.
Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Angkatan 2014 itu menyayangkan sikap pemerintah yang tidak berani mengeluarkan Perppu untuk mencabut pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK.
Sikap presiden yang menunda pengesahan RKUHP menimbulkan kejanggalan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan. Hal ini dibenarkan oleh Banu bahwa, sikap presiden yang menunda ini akan menimbulkan tanda tanya besar.
Pihaknya (IMM Jaksel) sebagai mahasiswa, melayangkan mosi tidak percaya pada DPR, jika presiden tidak memberi sikap untuk kepentingan rakyat.
"Bukan tidak mungkin hari ini, IMM Jaksel memberikan mosi tidak percaya kepada presiden," kata Banu.
Kemudian, persoalan kemanusiaan di Riau, tambahnya, pemerintah harus memperhatikan kondisi di Riau, perhatian dalam upaya pemadaman ataupun bantuan-bantuan kemanusiaan. Pemerintah harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran yang telah merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
"Kedepan IMM Jaksel akan terus turun aksi, jika presiden tidak merespons aspirasi kami. Sebaiknya pemerintah menjadi penyejuk iklim bangsa di tengah-tengah ketidakpercayaan kepada DPR, bukan sebaliknya, menjadi bagian partai politik yang bermain di Senayan," pungkasnya.
