Penanggulangan kemiskinan Orde Baru

Penanggulangan kemiskinan Orde Baru Pemerintah telah menyiapkan rancangan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah ...

Penanggulangan kemiskinan Orde Baru

Pemerintah telah menyiapkan rancangan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah mengadakan banyak strategi untuk mengurangi kemiskinan sejak Orde Baru. Divisi dan non-divisi di pemerintahan telah menyiapkan strategi tersebut.Sebagai contohnya (Depdragi) Departemen Dalam Negeri telah mengadakan program Inpres Desa Tertinggal. Bank Dunia telah mensponsori pogram Inpres Desa Tertinggal (IDT) untuk membangun fasilitas untuk desa yang mengalami kemiskinan dengan tujuan menangani masalah prasarana di desa tersebut sepeti jalan, kamar mandi, dan fasilitas air bersih di daerah yang relative mengalami kemunduran.Gerakan proyek percontohan simpan-pinjam disebut sebagai UEDSP telah diselanggarakan oleh Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri. Rp 6.500.000 diberikan kepada daerah yang tergolong dari IDT. Program ini memiliki tujuan yaitu memberi prasarana kredit modal usaha untuk penduduk yang miskin. Pemanfaatan Inpres Desa adalah salah satu proyek yang diadakan oleh PMD dalam pengajaran usaha ekonomi.Keluarga yang kurang mampu telah diklasifikasikan dalam satuan kelompok menjadi sasaran dari proyek ini. Kegiatan ekonomi yang lumayan sukses yaitu dua sampai tiga kepala keluarga ditambah dengan golongan keluarga yang kurang mampu sebanyak sepuluh sampai lima belas kepala keluarga. Program bantuan kesejahteraan keluarga kurang mampu dan program keluarga muda mandiri adalah program yang dilakukan oleh Departemen Sosial.Selain itu Departemen Sosial mengadakan program yang bertujuan pada kedudukan wanita yaitu program progress posisi wanita. Pembinaan karang taruna dan asistensi keluarga miskin adalah program yang ditujukan khusus untuk penyandang cacat. Pengembangan bidang peternakan, peningkatan upaya perbaikan gizi dan kesehatan, pelestarian lingkungan h idup serta peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan adalah upaya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dalam program Departemen Pertanian. Proyek pengembangan perkebunan wilayah khusus terpadu, program pembangunan pertanian rakyat terpadu, proyek perkebunan inti rakyat, dan program peningkatan pendapatan petani-nelayan kecil adalah program yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian. kesehatan masyarakat berpendapatan rendah. Pengembangan kelompok usaha adalah program yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu program pendiidkan masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan. Departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil telah lama menyelenggarakan program pembinaan usaha kecil-kredit candak kulak dan Departemen Tenaga Kerja menyelenggarakan penanggulangan masalah kemiskinan dan pengembangan usaha kecil yang disebut dengan pengembangan bidang ketenagakerjaan sedangkan Departemen Agama menyelenggara kan pengembangan usaha ekonomi produktif. Penempatan transmigran dan pelatihan calon transmigran merupakan salah satu program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan oleh Departemen Trasmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Program usaha peningkatan keluarga sejahtera, juga tabungan kesejahteraan keluarga (Taksera) dan kredit usaha kesejahteraan keluarga (Kukesra) adalah program sectoral yang dilaksanakan lembaga pemerintahan non depa rtemen pada era Orde Baru, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat merupakan program dari Fasilitas kredit khusus bagi kelompok masyarakat miskin yang disebut proyek kredit mikro dan Bank Indonesia. Selain itu pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat dan kredit umum perdesaan skala kecil juga diselenggarakan oleh BRI. Dikenal dengan proyek pembinaan pengusaha kecil juga merupakan program dari pemerintah Penanggulangan masalah kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang daerah masing masing provinsi. Contohnya dipemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Timur dikenal Program Gerakan Kembali ke Desa yang mengutamakan barang atau jasa unggulan disuatu wilayah pemukiman dengan jargon satu desa, satu produk unggulan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Pembinaan Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) adalah program pemberdayaan masyarakat yang meliputi program program yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Regional dan Daerah Bappenas. Program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, padat karya sector pekerjaan umum dan prakarsa khusus untuk penganggur perempuan, operasi pasar khusus pengembangan pembibitan dan budidaya ayam buras di perdesaan, pengembangan ambak rakyat, beasiswa, biaya operasional dan perawatan SD/MI, JPS bidang kesehatan, JPS bidang sosial, program makanan tambahan anak sekolah adalah program program JPS. Sesungguhnya program IDT dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan didesa tertinggal maupun dengan memadukan program sectoral maupun regional. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Kegiatan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA-KE3) dan program serupa yang dilaksanakan oleh PKK merupakan contoh dari perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya serupa yang telah dilaksanakan oleh program IDT. Program IDT mengintegrasikan program PKT dan program lain yang menangani langsung masalah kemiskinan pada tingkat perdesaan di desa tertinggal. Hibah dari pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal untuk memenuhi kebutuhan prasarana desa sesuai keputusan yang diambil oleh masyarakat desa salah satunya adalah Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Selain bantuan dana, program IDT juga membuat prasarana pendukung des a tertinggal. Stimulan bagi pemerintah daerah Tingakat II dan masyarakat untuk mengembangkan lebih lanjut tingkat pelayanan dan volume prasarana yang akan dibangun melalui swadaya masyarakat didesa yang bersangkutan merupakan bantuan pembangunan prasarana. Dimulai ketika krisis ekonomi yang melanda beberapa Negara di Asia mulai awal 1997 juga melanda Negara Indonesia merupakan latar belakang program JPS.Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia seraca terprogram berupaya menanggulangi dampak krisis yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai tahun anggaran 1998/1999. Upaya penyelamatan darurat melalui bantuan yang bersifat crash program yang ditujukan langsung kepada kelompok sasaran merupakan fukos dari pelaksanaan program tersebut. Meskipun dalam kerangka tahapan tahapan jangka panjang, program ini bersifat jangka pendek. Tahap penyelamatan ekonomi yang dilaksanakan oleh program JPS ini sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi normal yang berkelanjutan. Stimulant untuk mendorong produktivitas dan meletakkan landasan pembangunan yang kukuh berkesinambungan adalah upaya dari program JPS. Beberapa kegiatan sosial ekonomi mengatasi kemiskinan sekaligus merupakan cara mel etakkan ke pola normal pembangunan nasional. Hal yang bisa ditempuh melalui berbagai bidang intervensi maupun kegiatan agar masyarakat tidak semakin terpuruk sehingga secara bertahap mampu mengangkat kondisi sosial ekonominya sendiri adaalah upaya yang dikerahkan oleh JPS. Strategi ini dapat melalui empat program atau bidang intervensi. JPS mengarahkan masyarakat untuk menjamin tersedianya bahan makan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat dengan program ketahanan pangan (food security). Diversifikasi  konsumsi pangan perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan budaya dan karakteristik daerah merupakan salah satu kasus didaerah. Melalui peningkatan produksi pangan lokal upaya ini sedapat mungkin ditempuh. Menjaga dan mengamankan penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau yaitu melalui subsidi merupakan aspek kelancaran dari distribusi. Proyek padat karya dan pembentukan lapangan kerja produktif (employment creation); yang diarahkan untuk menyalurkan kesempatan kerja sebesar mungkin dalam aktivitas ekonomi yang tidak bekerja, sehingga membantu keahlian mereka untuk membeli kebutuhan pokoknya, produktif melalui pola padat karya dengan tujuan untuk membentuk daya beli bagi masyarakat mengurangi nominal pengangguran juga mendorong usaha produktif yang dapat berlanjut setelah program ini selesai.