NU dan Muhammadiyah: Negara Perlu Kepemimpinan yang ... Liputan6.com, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menekankan agar presid...
Liputan6.com, Jakarta - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menekankan agar presiden memiliki sensitifitas dalam memimpin negara. Hal tersebut demi terjaganya stabilitas keamanan nasional.
“Memang sebuah negara memerlukan kepemimpinan yang memiliki sensitifitas,†ujar Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Thohari di Pondok Pesantren Ekonomi Darul Ukhwah, Jakarta Barat, Jumat (6/4/2018).
- Gus Solah: Politisasi Agama Boleh Jika untuk Kepentingan Bangsa
- Muhaimin Iskandar Minta Restu Maju Cawapres ke Kiai di Sidoarjo
- Menpora Harap HMI Jadi Rujukan Generasi Milenial
Hajriyanto tak berharap Indonesia memiliki ideologi agama atau bahkan sekuler. Sebab, kedua ideologi tersebut bisa membuat keseimbangan keamanan negara goyang.
“Sekali negara ini terlau agamis, maka akan menjadi pembicaraan di warung-warung kopi. Tapi kalau negara ini terlalu se kuler akan heboh,†kata dia.
Hajriyanto menginginkan negara ini tetap berad di tengah-tengah. Tidak terlalu agamis ataupun sekuler.
“Saya membacanya, kalau negara ini heboh, ya karena sedang tidak di tengah-tengah lagi. Agama di Indonesia itu banyak. Kalau terlalu agama akan condong ke aliran agama yang mana?,†papar dia.
Pernyataan Hajriyanto ini disambut baik oleh Katib Syuriah PBNU Mujib Qulyubi. Menurut dia negara ini dilahirkan oleh pendiri bangsa dengan ideologi Pancasila.
Menurut Mujib, pemimpin negara harus paham jika ideologi negara sedang tidak berada di tengah-tengah.
“Orang bisa di tengah-tengah itu kan harus sensitif dengan apa yang terjadi di kanan dan kiri. Memang ajaran Nabi Muhammad itu harus sensitif, ada di tengah-tengah,†kata dia.
Menurut Mujib, akar masalah yang ada di Indonesia bukanlah ideologi. Melainkan keadaan ekonomi dan sosial yang tak seimbang.
“Agama tidak menyuruh perang atau membunuh . Maka NU dan Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial,†kata Mujib.
1 dari 2 halamanAkar Masalah di Indonesia
Ketua PBNU Marsudi Syuhud juga ikut menekankan sensitifitas yang harus dimiliki oleh pemimpin negara. Menurut dia, negara ini dibangun berdasarkan kesepakatan.
“Negara kita ini kan negara kesepakatan. Kok ada ormas yang baru datang mau mengganti kesepakatan tanpa sepakat. Ya maka dibubarkan,†kata dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati mengingatkan media massa untuk tidak menampilkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada DKI Jakarta .
Sumber: Google News Indonesia | Koranmu Indonesia
Tidak ada komentar