Muhammadiyah: Peran Politik Indonesia Telah Diakui Dunia ...

Muhammadiyah: Peran Politik Indonesia Telah Diakui Dunia ... KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PP Muhammadiyah Hader Nasir dalam pengajian PP...

Muhammadiyah: Peran Politik Indonesia Telah Diakui Dunia ...

KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PP Muhammadiyah Hader Nasir dalam pengajian PP Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai bahwa saat ini kiprah Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) periode 2019-2020.

Raihan prestasi tersebut menjadi bukti atas apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia di ranah internasional. Itu menujukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia,â€ ujar Haedar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018).

Haedar mengatakan, Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menlu Retno Marsudi selama ini telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia memperoleh tempat di mata dunia.

Baca juga: Indonesia Kembali Jadi Anggota DK PBB, demi Apa?

Menurut dia, dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis tentu posisi di PBB tersebut sangat strategis.

â€œPosisi tersebut dapat dijadikan forum dan media untuk memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan,â€ tuturnya.

Selain itu, kata Haedar, Muhammadiyah berharap pemerintah lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar negara Islam, khususnya di Timur Tengah serta kawasan lain yang berkonflik.

"Termasuk dalam menyelesaikan persoalan Rohingya dan Palestina," kata Haedar.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB diumumkan oleh Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lacjak kemarin di New York, Amerika Serikat.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Dalam periode 2019-2020 Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari mendatang. Selain Indonesia, pada periode pemilihan dan keanggotaan ini terpilih juga Belgia, Republik Dominika, Jerman, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan resminya mengatakan, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan fokus kepada penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dengan sesama anggota, mendorong terbentuknya Global Comprehensive Approach untuk menangani tero risme, radikalisme dan ekstremisme.