Jutaan Muslim India Terancam Tak Miliki Kewarganegaraan KIBLAT.NET, New Delhi â€" Keputusan pemerintah India mengeluarkan National Regi...
KIBLAT.NET, New Delhi â€" Keputusan pemerintah India mengeluarkan National Register of Citizens (NRC) mengancam nasib jutaan warga Muslim di provinsi Assam. Mereka terancam tak memiliki Negara di tengah sikap pemerintah Banghladesh yang enggan menampung mereka.
Pemerintah India dibawah perdana menteri nasionalis Hindu, Narenda Modi, akhir bulan lalu mengeluarkan daftar NRC. Daftar tersebut merupakan data jumlah warga India yang tinggal di Assam sebelum 24 Maret 1971 atau sebelum hari kemerdekaan Bangladesh. Warga yang tak dapat menunjukkan dokumen tinggal di Assam sejak sebelum 24 Maret 1971, akan diusir.
Sebanyak empat juta warga mayoritas Muslim berbahasa Bengali tinggal di Assam, India timur laut. Bengali merupakan etnis yang berasal dari Bangladesh. Mayoritas mereka beragama Islam.
Ketegangan sosial dan sektarian selama beberapa dekade kerap terjadi di Assam. Pemerintah India hanya mengakui 28,9 dari 32,9 persen daftar total populasi Assam sebagai warga negaranya. New Dehli mengacu pada daftar NRC.
Daftar itu merujuk pada tahun 1951, empat tahun setelah kemerdekaan India dari Inggris (1947). India berpatokan pada daftar tersebut untuk membedakan antara warga negara India warga yang dianggap imigran gelap dari perbatasan Bangladesh, yang merupakan bagian dari Pakistan.
Di sisi lain, pemerintah Bangladesh menyebut masalah daftar itu sebagai “masalah internal†India. Dhaka mengatakan pihaknya tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
BACA JUGA Kewarganegaraan Tak Diakui, Jutaan Muslim di India Terancam Dideportasi“Segala sesuatu yang terjadi di Assam adalah urusan internal India,†kata Hassan al-Haq Inou, Menteri Informasi Bangladesh, kepada stasiun televisi India Woon, pekan lalu.
“Negara bagian Assam adalah konflik etnis murni,†katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah New Delhi “tidak mengangkat masalah ini dengan kami.â€
Dengan kepastian India untuk maju dengan langkah ini dan sikap Bangladesh tak mau tahu, muncul kekhawatiran nasib jutaan warga Muslim Assam, yang terancam tak memiliki Negara. Terlebih, muncul pembicaraan pemerintah India akan menempuh langkah mengusir orang yang tak diakui sebagai warga India.
Mantan gubernur Assam, Tarun Jogwi, dari Partai Kongres Nasional India, menunjukkan ada celah dalam daftar tersebut.
“Kami mengharapkan draft itu bebas dari kesalahan, tapi saya pikir ada kekurangan dalam daftar yang diumumkan pada 30 Juli itu,†tambahnya, tanpa merinci.
Mereka yang dikecualikan dari daftar NRC dengan rincian yang dibuat pejabat, di antaranya Pratik Hagila, koordinator draf, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak terdaftar seharusnya tidak perlu “khawatirâ€.
“Ini bukan daftar final. Ini hanya sebuah konsep. Orang-orang akan diberi peluang besar. Mereka dapat mengisi formulir dan mengklaim nama mereka, keberatan dan bahkan klarifikasi jika perlu, †kata Jogwi.
Menurut pejabat India, proses banding akan dimulai pada 30 Agustus dan akan berlangsung hingga 30 September.
Untuk bagiannya, Mahkamah Agung India, yang memantau proses ini, mengatakan dalam sebuah surat perintah yang dikeluarkan pada hari Selasa bahwa tidak akan ada tindakan yang diambil atas dasar rancangan tersebut.
BACA JUGA Dipicu Lakalantas Mematikan, Puluhan Ribu Siswa Bangladesh Turun ke Jalan“Dalam hal ini, Pengadilan ingin menunjukkan bahwa apa yang telah diterbitkan adalah rancangan lengkap, dan tidak dapat menjadi dasar untuk tindakan apa pun oleh otoritas apa pun,†kata pernyataan Mahkamah Agung India.
Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Tidak ada komentar