Page Nav

HIDE
KoranMu Indonesia:

Ads Place

Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ulama' Soal Nama ...

Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ulama' Soal Nama ... Pilpres 2019 Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ul...

Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ulama' Soal Nama ...

Pilpres 2019

Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ulama' Soal Nama Cawapres Tidak Wajib Diikuti

Meski demikian, rekomendasi itu, kata dia tetap sah. Namun tak ada kewajiban untuk mengikuti rekomendasi tersebut.

Tokoh Muhammadiyah: Rekomendasi 'Ijtima Ulama' Soal Nama Cawapres Tidak Wajib DiikutiTribunnews.com/ Ilham Rian PratamaDiskusi bertema Pilpres, Ijtima Ulama dan Kepemimpinan Islam di Sekretariat SAMAWI, Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta, Minggu (5/8/2018).

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Perkumpulan yang mengatasnamakan 'Ijtima Ulama' yang merekomendasikan soal calon p residen dan wakil presiden di Pilpres 2019, dinilai bukan hasil keputusan resmi sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad dalam diskusi bertajuk 'Pilpres, Ijtima Ulama, dan Kepemimpinan Islam' di Sekretariat SAMAWI, Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta, Minggu (5/8/2018).

"Ijtima ini (rekomendasi capres-cawapres) dilakukan bukan melalui ormas besar. Sebab ada dua ormas mainstream di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, namun tak diajak. Hanya indinvidu-individu saja (dari NU dan Muhammadiyah)," katanya.

Meski demikian, rekomendasi itu, kata dia tetap sah. Namun tak ada kewajiban untuk mengikuti rekomendasi tersebut.

Sebab, wadah perkumpulan ormas Islam di Indonesia ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Di Indonesia (MUI) ini dalam komisi fatwa. Ini lahir produk keputusan-keputusan hukum," ujar Ziyad.

"Kalau di NU ada Ba htshul Masail. Kalau di PP Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Kalo di Ijtima Ulama ini (rekomendasi Ijtima Ulama) apakah ada undangannya. Saya nggak tahu. Saya tahunya dalam konteks individu," imbuhnya.

Menurut dia, rekomendasi ulama biasanya hanya menyebutkan kriteria-kriteria calon pemimpin, dan tidak menyebutkan nama.

Hal tersebut guna menjaga kebersamaan dan persaudaraan umat agar tidak berpolemik.
Sebab, hampir semua tokoh-tokoh Islam ada disemua partai politik.

"Dalam radar Fikih memang tak disalahkan (mengungkapkan nama) tapi kan ulama biasanya gak menyebutkan nama," katanya.

Menurut dia, kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas, fisik dan kepribadiannya kuat, dapat dipercaya dan, memiliki Integritas yang baik.

Diketahui ijtima ulama merekomendasikan dua nama untuk menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Mereka adalah Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al J ufri dan ulama kondang asal Riau Abdul Somad.(*)

Editor: m nur huda Sumber: Tribunnews.com Ikuti kami di Kronologi Wanita Diculik untuk Dijadikan Tumbal, Ditemukan 15 Tahun Kemudian di Sela-sela Batu Sumber: Google News Indonesia | Koranmu Indonesia

Tidak ada komentar

Ads Place