Politik Identitas di Pilpres 2019, Ketua Umum PP Muhammadiyah ... Pilpres 2019 Politik Identitas di Pilpres 2019, Ketua Umum PP ...
Pilpres 2019
Politik Identitas di Pilpres 2019, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Pembeli dan Penjual KetemuMenurutnya, perlu regulasi agar politik identitas dapat dikurangi pada penyelenggaraan Pilpres 2019 .
Warta Kota/Henry LopulalanKetua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj (kiri) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir usai mengadakan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat(23/3/2018). KETUA Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti pengg unaan politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019.
Menurutnya, perlu regulasi agar politik identitas dapat dikurangi pada penyelenggaraan Pilpres 2019 .
"Perlu dibicarakan lagi bagaimana sistem kita relatif tak bisa memberi ruang kepada politik identitas," ujar Haedar Nashir saat ditemui di Gedung Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (13/8/2018).
Baca: Menggasak Rumah Kosong Saat Idul Fitri, Remaja Berumur 16 Tahun Ini Akhirnya Terciduk
Haedar Nashir juga berpandangan bahwa politik identitas tidak bisa dihilangkan begitu saja di Indonesia.
Sebab, identitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan masih memegang adat istiadat, sangat kuat. Oleh karena itu, regulasi yang dimaksud adalah bagaimana politik identitas justru berdampak positif, dan tidak berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Politik identitas itu menjadi kultur positif untuk meneguhkan ke-Indonesia-an kita. Karena tidak mungkin dihilangkan politik identitas itu. Bagaimana juga politik identitas itu juga memperoleh akomodasi yang rasional dalam konteks kebangsaan kita," papar Haedar Nashir.
Baca: Wakil Ketua Umum PPP: Hati-hati Milenials, Jangan Pilih Santri Poles
Penggunaan politik identitas di Indonesia, sambung Haedar Nashir, cukup mengkhawatirkan. Di satu sisi, aktor politik menjadikan politik identitas sebagai alat untuk meraih elektoral. Di sisi lain, sejumlah kelompok primordial menjadikan itu sebagai bahan transaksi.
"Pembeli dan penjual itu ketemu. Jadi aktor-aktor politik memerlukan politik identitas untuk suara, untuk elektoral. Sebaliknya juga kelompok primordial itu menjadikan agama, suku, ras, golongan sebagai alat untuk transaksi," papar Haedar. (Chaerul Umam)
Tidak ada komentar