KPAI Menilai Sudah Banyak Penyalahgunaan Anak dalam Politik ...

KPAI Menilai Sudah Banyak Penyalahgunaan Anak dalam Politik ... KPAI Menilai Sudah Banyak Penyalahgunaan Anak dalam Politik, Ada 285 pada Pe...

KPAI Menilai Sudah Banyak Penyalahgunaan Anak dalam Politik ...

KPAI Menilai Sudah Banyak Penyalahgunaan Anak dalam Politik, Ada 285 pada Pemilu 2014

pada pemilu 2014 data penyalahgunaan anak dalam politik dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye cukup tinggi oleh partai politik

Jumat, 12 Oktober 2018 10:34

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra menilai sudah banyak penyalahgunaan anak dalam politik.

Dalam pengawasan KPAI Jasra mengatakan pada pemilu 2014 data penyalahgunaan anak dalam politik dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye cukup tinggi oleh partai politik.

"Kita mengidentifikasi 15 bentuk jenis penyalahgunaan anak dalam politik terkumpul data 285 pelanggaran hak anak oleh partai politik waktu i tu," ujar Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, ketika dihubungi Tribun Jabar, Jumat (12/10/2018).

Adapun Jasra Putra juga mengatakan dalam pilkada 2017 pihaknya menemukan 36 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah, timses, dan pendukung.

• Arema FC Tak Masalah Dihukum 10 Tanpa Penonton, Iwan Budianto: Kami Siap Jadi Martir

• Nasib Guru N yang Dilaporkan Doktrin Anti-Jokowi, Tak Kuat Ngajar, Badan Sakit, dan Pikiran Linglung

Potensi memakai fasilitas pendidikan menempatkan urutan kedua setelah membawa anak dalan kampanye terbuka dalam dua ajang demokrasi tersebut.

"Pelarangan saja sudah dilakukan di sekolah, masih terjadi tindakan oknum guru apalagi kalau sampai diizinkan," katanya.

Dia mencontohkan kasus baru-baru ini yang terjadi tindakan oknum guru di SMA di Jakarta, yang diduga mendoktrin murid untuk membenci satu di antara capres.

Jasra menjelaskan apabila diizinkan maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan akan terganggu dan bahkan lembaga pendidikan bisa dipolitisasi oleh timses, kandidat dan pendukung.

Ini akan membuat suasana sekolah kehilangan tujuan utamanya dan tidak kondusif.

Penulis: Hilda Rubiah Editor: Tarsisius Sutomonaio Sumber: Tribun Jabar Ikuti kami di Kronologi Turis Asal Inggris Diperkosa Pekerja Laundry di Bali, Korban Diseret ke Warung Sumber: Politik