Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut organisasi itu tak harus mengikuti pilihan politik Dahnil Anzar Simanjutak, yang berada di kubu...
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut organisasi itu tak harus mengikuti pilihan politik Dahnil Anzar Simanjutak, yang berada di kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.
Hal itu disampaikan Kalla ketika membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (26/11).
Padahal, saat pembukaan muktamar di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu, Dahnil masih menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
"Jadi walaupun saudara Dahnil itu di pihak nomor dua (pasangan Prabowo-Sandiaga Uno), tapi tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan politik itu," ujar Jusuf Kalla diiringi tepuk tangan riuh para undangan.
Kalla beralasan, arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyebutkan warga Muhammadiyah bebas dalam menentukan pilihan politik.
"Tentu lebih tinggi Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menyebut Muhammadiyah itu memberikan kesempatan kepada warganya untuk memilih apa yang terbaik. Begitu kan," tambah Kalla.
Saat ini, Dahnil menjadi Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Sejak dipercaya menjabat posisi tersebut, Dahnil menjadi sorotan publik, apalagi muncul kasus dugaan mark up dana Kemah Pemuda Islam 2017.
"Walaupun duduknya sama-sama di depan, Ketua Umum Muhammadiyah dan Ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu dalam berpolitik kadang-kadang bisa berbeda, gitu kan.
Itulah demokrasi yang baik di negara ini. Itulah pilihan yang terbaik," ungkap Kalla.
Hadir dalam pembukaan muktamar tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Haedar Nashir,
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan istrinya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Di akhir sambutan, Kalla menyebut perbedaan pilihan politik merupakan hal wajar dalam organisasi Muhammadiyah.
Ia mengingatkan, yang terpenting dalam berdemokrasi adalah menyalurkan pilihan terbaik.
Dalam kesempatan itu, Dahnil Anzar mohon pamit karena tidak lagi mengikuti pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah untuk periode 2018-2023.
"Izinkan saya menyampaikan pidato pamitan saya sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah.
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kader Muhammadiyah dan semangat menebarkan ta'awun (tolong menolong)," ujar Dahnil.
Pada sambutannya, Dahnil menyinggung ada etika tertentu yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi money politics di kegiatan muktamar.
"Jadi Pak Wapres, ini adalah etika Pemuda Muhammadiyah, yaitu berusaha menghukum orang yang memberikan uang dengan menerima uangnya tapi sama sekali tidak memilihnya," ujar Dahnil.
Yang kedua, kata Dahnil, tidak terima uang itu, kemudian juga tidak memilih orang yang memberinya.
Itu etika seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah dalam arena muktamar.
Sumber: http://medan.tribunnews.com/2018/11/27/jusuf-kalla-tak-harus-ikuti-dahnil-di-pihak-nomor-02?page=2.
Hal itu disampaikan Kalla ketika membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (26/11).
Padahal, saat pembukaan muktamar di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu, Dahnil masih menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.
"Jadi walaupun saudara Dahnil itu di pihak nomor dua (pasangan Prabowo-Sandiaga Uno), tapi tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan politik itu," ujar Jusuf Kalla diiringi tepuk tangan riuh para undangan.
Kalla beralasan, arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, menyebutkan warga Muhammadiyah bebas dalam menentukan pilihan politik.
"Tentu lebih tinggi Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menyebut Muhammadiyah itu memberikan kesempatan kepada warganya untuk memilih apa yang terbaik. Begitu kan," tambah Kalla.
Saat ini, Dahnil menjadi Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Sejak dipercaya menjabat posisi tersebut, Dahnil menjadi sorotan publik, apalagi muncul kasus dugaan mark up dana Kemah Pemuda Islam 2017.
"Walaupun duduknya sama-sama di depan, Ketua Umum Muhammadiyah dan Ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu dalam berpolitik kadang-kadang bisa berbeda, gitu kan.
Itulah demokrasi yang baik di negara ini. Itulah pilihan yang terbaik," ungkap Kalla.
Hadir dalam pembukaan muktamar tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Haedar Nashir,
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan istrinya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Di akhir sambutan, Kalla menyebut perbedaan pilihan politik merupakan hal wajar dalam organisasi Muhammadiyah.
Ia mengingatkan, yang terpenting dalam berdemokrasi adalah menyalurkan pilihan terbaik.
Dalam kesempatan itu, Dahnil Anzar mohon pamit karena tidak lagi mengikuti pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah untuk periode 2018-2023.
"Izinkan saya menyampaikan pidato pamitan saya sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah.
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kader Muhammadiyah dan semangat menebarkan ta'awun (tolong menolong)," ujar Dahnil.
Pada sambutannya, Dahnil menyinggung ada etika tertentu yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi money politics di kegiatan muktamar.
"Jadi Pak Wapres, ini adalah etika Pemuda Muhammadiyah, yaitu berusaha menghukum orang yang memberikan uang dengan menerima uangnya tapi sama sekali tidak memilihnya," ujar Dahnil.
Yang kedua, kata Dahnil, tidak terima uang itu, kemudian juga tidak memilih orang yang memberinya.
Itu etika seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah dalam arena muktamar.
Sumber: http://medan.tribunnews.com/2018/11/27/jusuf-kalla-tak-harus-ikuti-dahnil-di-pihak-nomor-02?page=2.
Tidak ada komentar