Koordinator TKN Jokowi-Ma'ruf bidang Gugus Tugas Khusus dan Penggalangan Jaringan, Dita Indah Sari mengkritiki perihal pemilih ti...
Koordinator TKN Jokowi-Ma'ruf bidang Gugus Tugas Khusus dan Penggalangan Jaringan, Dita Indah Sari mengkritiki perihal pemilih tidak menggunakan hak pilihnya saat Pemilu 2019 nanti.
Menurutnya, sikap tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu yang akan datang, memang bukan pelanggaran hukum, tapi apakah sikap tersebut akan mengubah keadaan lebih baik lagi.
"Pertanyaannya adalah apakah sikap itu bisa mengubah situasi menjadi lebih baik? Jadi ini bukan soal salah atau benar, haram atau halal. Ini soal tepat atau tidak tepat," tegas Dita dalam keterangannya, Jumat (25/1/2019).
Kata Wasekjen PKB itu, dalam politik hampir mustahil calon politik yang muncul seperti yang diharapkan, namun selama calon tersebut menerima kritikan dan banyak membuat program yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu harus didukung dan dipilih.
"Seperti halnya dalam pilpres, saya memilih mendukung Jokowi," tutur caleg DPR RI dapil Sumatera Utara ini.
Ia pun menegaskan, dirinya pun tidak mungkin bersetuju dalam segala hal dengan semua kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jika kebijakan itu benar.
"Kalau ada hal-hal yang tidak setuju sampaikan saja masukan. Itulah sikap saya, juga posisi PKB sebagai mitra koalisi dalam Pemerintahan pak Jokowi. Beberapa kali PKB juga memberikan masukan terhadap beberapa kebijakan dari jajaran pemerintah yang kita dinilai kurang tepat dan Pak Jokowi kita lihat sangat terbuka terhadap masukan," ujarnya.
Selebihnya, sambung dia, gagasan-gagasan Presiden Jokowi yang visioner dan konsisten terus diupayakan, seperti membangun Indonesia dari pinggiran, terluar, dan tertinggal.
"Dengan dana desa, mempercepat infrastruktur di Indonesia bagi timur, juga banyaknya program-program sosial untuk ekonomi bawah. Wawasan Poros Maritim juga gagasan yang visioner untuk terus diakselarasi oleh Pemerintah," tutupnya.
Sumber: https://news.okezone.com/read/2019/01/25/605/2009582/tkn-jokowi-maruf-no-golput-di-pemilu-2019
Menurutnya, sikap tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu yang akan datang, memang bukan pelanggaran hukum, tapi apakah sikap tersebut akan mengubah keadaan lebih baik lagi.
"Pertanyaannya adalah apakah sikap itu bisa mengubah situasi menjadi lebih baik? Jadi ini bukan soal salah atau benar, haram atau halal. Ini soal tepat atau tidak tepat," tegas Dita dalam keterangannya, Jumat (25/1/2019).
Kata Wasekjen PKB itu, dalam politik hampir mustahil calon politik yang muncul seperti yang diharapkan, namun selama calon tersebut menerima kritikan dan banyak membuat program yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu harus didukung dan dipilih.
"Seperti halnya dalam pilpres, saya memilih mendukung Jokowi," tutur caleg DPR RI dapil Sumatera Utara ini.
Ia pun menegaskan, dirinya pun tidak mungkin bersetuju dalam segala hal dengan semua kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jika kebijakan itu benar.
"Kalau ada hal-hal yang tidak setuju sampaikan saja masukan. Itulah sikap saya, juga posisi PKB sebagai mitra koalisi dalam Pemerintahan pak Jokowi. Beberapa kali PKB juga memberikan masukan terhadap beberapa kebijakan dari jajaran pemerintah yang kita dinilai kurang tepat dan Pak Jokowi kita lihat sangat terbuka terhadap masukan," ujarnya.
Selebihnya, sambung dia, gagasan-gagasan Presiden Jokowi yang visioner dan konsisten terus diupayakan, seperti membangun Indonesia dari pinggiran, terluar, dan tertinggal.
"Dengan dana desa, mempercepat infrastruktur di Indonesia bagi timur, juga banyaknya program-program sosial untuk ekonomi bawah. Wawasan Poros Maritim juga gagasan yang visioner untuk terus diakselarasi oleh Pemerintah," tutupnya.
Sumber: https://news.okezone.com/read/2019/01/25/605/2009582/tkn-jokowi-maruf-no-golput-di-pemilu-2019
Tidak ada komentar