Beragam komentar datang dari partai-partai tentang wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Puan Maharani menjadi...
Beragam komentar datang dari partai-partai tentang wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Puan Maharani menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Kubu oposisi menilai wacana ini terlalu cepat muncul, di tengah kubu 02 yang masih menuding pelaksaan pemilu 2019 curang.
Sinyal kemungkinan Ketua DPR dijabat perempuan awalnya muncul dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah kemudian mengakui bahwa Puan Maharani, adalah kader paling berpeluang menjadi Ketua DPR RI. "Puan juga memiliki legitimasi yang kuat untuk duduk sebagai Ketua DPR RI karena perolehan suaranya dalam pileg 2019 ini memecahkan rekor perolehan tertinggi yaitu di atas 420 ribu suara," ujar Basarah saat dihubungi wartawan pada Senin malam, 13 Mei 2019.
Basarah mengatakan Puan memiliki kapasitas menjadi Ketua DPR RI karena berbagai pengalamannya di dunia politik. Selain berpengalaman sebagai Menko PMK RI 2014-2019, Puan juga pernah menjabat Ketua Fraksi PDIP 2009-2014 dan sudah tiga periode menjadi pengurus DPP PDIP.
Berikut pendapat partai oposisi dan partai pendukung Jokowi soal Puan:
-- Partai Gerindra:
"Itu masih cerita bulan Oktober, saya kira terlalu dini untuk kita lihat. Nanti kita lihat pada waktunya," kata Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS, Mardani Ali Sera senada. Mardani mengakui hak PDIP mengusulkan yang terbaik untuk memimpin DPR. “Tapi kami masih menunggu penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Mardani, dikutip dari Tempo, Selasa, 14 Mei 2019.
--Partai Demokrat:
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean berpendapat bahwa saat ini politik Indonesia adalah politik kekuasaan, sudah tidak lagi melihat sosok yang layak atau tidak layak dan pantas atau tidak pantas. “Siapa yang berkuasa dia berhak apa saja. Memang siapa bisa menolak?" ujar Ferdinand saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 Mei 2019.
Untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sehat, kata Ferdinand, perlu revisi aturan UU MD3 agar yang menjabat pos pimpinan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pilkada, Pemilu dan UU pemerintahan Daerah juga perlu direvisi.
Partai Koalisi Pendukung Jokowi
--Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Setuju Puan Maharani mengisi kursi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Puan sangat cocok untuk posisi itu. "Cocok sekali. Mbak Puan sangat layak jadi ketua DPR,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kompleks DPR, Senin lalu, 13 Mei 2019. Memimpin DPR, kata Cak Imin, Puan akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI.
--Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, sesuai dengan UU MD3, partai yang paling banyak memperoleh kursi DPR RI berhak mendapatkan kedudukan Ketua DPR. Sejauh ini, PDIP menempati posisi nomor wahid. "PPP akan menghormati dan mendukung siapapun yang ditunjuk PDIP," ujar anggota Komisi III DPR RI ini saat dihubungi Tempo, Senin malam, 13 Mei 2019.
--PartaiGolkar
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat Puan mumpuni untuk posisi itu karena pernah menjadi anggota DPR RI dan Menko PMK dalam Pemerintahan Jokowi periode pertama. "Saya tidak meragukan kapasitas Mbak Puan," ujar dia.
--Partai Nasdem
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johny G. Plate yakin masyarakat Indonesia akan menyambut baik Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah. "Indonesia tentu senang mempunyai presiden perempuan, Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), nanti mempunyai juga ketua DPR perempuan, kalau bisa juga ketua MPR perempuan," kata Johny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.
Puan Maharani mengatakan masih fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Saya masih fokus jadi Menko PMK sampai insyaallah sampai akhir masa jabatan," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Ia masih menunggu hasil penghitungan manual 22 Mei 2019.
Sumber: tempo.co
Tidak ada komentar